RUU PKS Akan Mencakup Kekerasan Seksual di Dunia Digital

    Antara - 23 Juli 2021 07:43 WIB
    RUU PKS Akan Mencakup Kekerasan Seksual di Dunia Digital
    Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya. Medcom.id/Arga Sumantri



    Jakarta: Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Willy Aditya mengatakan RUU PKS akan mencakup isu kekerasan seksual di dunia digital. Penyesuaian dengan undang-undang lain akan dilakukan supaya ketentuan itu bisa diimplementasikan.

    “Dalam (dunia) digital, kami melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” kata Willy ketika dihubungi Antara, Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021.

     



    Langkah sinkronisasi yang dilakukan adalah menambahkan poin-poin yang belum diatur dalam UU Pornografi maupun UU ITE. Panja masih meninjau poin ini untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih peraturan.

    “Kita hidup sudah bertransformasi ke era digital. Maka kemudian, kekerasan seksual juga terjadi di (dunia) digital,” ujar dia.

    Baca: Fatayat NU: Pengesahan RUU PKS Bagian dari Perintah Agama

    Berdasarkan buku panduan Kekerasan Berbasis Gender Online yang disusun Kusuma dan Arum (2020), terdapat enam aktivitas yang dapat dikategorikan kekerasan secara daring. Yaitu, pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi, online harassment, ancaman dan kekerasan, serta community targeting.

    Menurut Willy, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum cukup menjadi payung hukum dalam memproses pelanggaran-pelanggaran kekerasan seksual secara terperinci. Sehingga, RUU PKS dibutuhkan untuk menutup kekurangan KUHP.

    Willy juga menyampaikan sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan RUU PKS tidak hanya pada bidang digital. Namun, pada produk-produk hukum lainnya.

    “Kami juga melakukan sinkronisasi dengan KUHP, Undang-Undang KDRT, dan Undang-Undang Perkawinan,” kata dia.

    Selama lebih dari delapan tahun, RUU PKS masih berada dalam proses diskusi dan belum disetujui untuk disahkan dalam forum legislatif. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Pada 2020, ada 2.945 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan di ranah publik dan pribadi.

    Willy menekankan pentingnya memperjuangkan RUU PKS sebagai respons atas situasi darurat kekerasan seksual, sebagaimana diserukan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Politikus Partai NasDem itu mengatakan Panja akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengesahkan RUU PKS pada tahun ini.

    “Kita tidak boleh menutup mata tentang ancaman kekerasan seksual pada perempuan, anak, dan laki-laki,” kata Willy.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id