BPJS Kesehatan Diminta Tak Komersilkan Iuran Peserta

    Whisnu Mardiansyah - 11 Desember 2019 02:30 WIB
    BPJS Kesehatan Diminta Tak Komersilkan Iuran Peserta
    Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)
    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi Ahmad mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersil yang mencari untung rugi. BPJS Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan memungut iuran dari pesertanya.

    “Saya kira, yang harus dibereskan itu soal sistem. Jangan samakan BPJS Kesehatan ini dengan BUMN, Badan Usaha. Kalau jalanan macet dibuat jalanan berbayar. Jalan berbayar juga macet maka iuran jalan tol dinaikan. Karena memang badan usaha,” kata Intan saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

    Orientasi BPJS Kesehatan seharusnya tidak mengambil untung. Tetapi memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Yang bekerja sesuai dengan amanat dan semangat UUD 1945 pasal 34 dan 28 H.

    Terang dia, BPJS Kesehatan semestinya tidak berperan sebagai lembaga asuransi yang menghitung untung rugi. Adapun defisit kerugiannya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menutupi kekurangan dana jaminan kesehatan masyarakat.

    "Keluarnya Perpres 75/2019, namun tetap meminta kenaikan iuran kelas 3 mandiri tidak diberlakukan. Sesuai amanah konstitusi maka pelayanan kesehatan ini bersifat menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia meminta Menteri Keseharan Terawan Agus Putranto membenahi tata kelola BPJS Kesehatan. Terutama pembenahan manajemen mengingat hampir seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu mengandalkan jaminan kesehatannya dari badan yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden ini.

    “Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar dengan hadirnya BPJS Kesehatan ini. Karenanya, kehadiran BPJS Kesehatan ini jangan memberatkan masyarakat,” pintanya.

    Lebih lanjut, Intan mengatakan BPJS Kesehatan harus mampu meng-cover layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang menolak pasien BPJS Kesehatan.

    “Kalau bicara penyakit ini sudah kronis, semua stakeholders tidak ada yang puas. Dokter, rumah sakit, alkes lab, farmasi, tunggakan besar, akumulatif defisit anggaran BPJS sebesar Rp 32 Triliun,” pungkasnya.




    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id