Sejumlah Aktivis Teken Petisi Tolak Perpres TNI Tangani Teroris

    Media Indonesia - 27 Mei 2020 19:11 WIB
    Sejumlah Aktivis Teken Petisi Tolak Perpres TNI Tangani Teroris
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menolak rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI ikut memberantas terorisme. Penolakan ini disikapi dengan penandatanganan 'petisi bersama masyarakat sipil menolak rancangan perpres'.

    "Rancangan perpres itu berpotensi mengganggu criminal justice system (sistem peradilan pidana) serta mengancam HAM (hak asasi manusia) dan demokrasi," kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara petisi, Al Araf, Rabu, 27 Mei 2020.

    Rancangan pepres tentang tugas TNI ikut memberantas terorisme sudah diserahkan pemerintah ke DPR pada 4 Mei lalu. Selanjutnya, DPR akan memberikan pertimbangan merujuk aturan di atasnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah itu, baru diputuskan apakah perpres diterima, ditolak, atau dikembalikan.

    Di negara demokrasi, kata Al Araf, hukum berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power. "Berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara melindungi kebebasan dan keamanan personal," katanya.

    Para aktivis penolak perpes melihat aturan pelibatan TNI memberantas teroris terlalu berlebihan dan dapat mengganggu sistem peradilan pidana. Lebih dari itu, mengancam kebebasan HAM dan kehidupan demokrasi. 

    "Bisa dilihat dari pengaturan kewenangan penangkalan yang sangat luas. (TNI) bisa menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya (Pasal 3 draf perpres). Namun, perpres ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’,” papar Al Araf.

    Baca: Penanganan Teroris oleh TNI Dianggap Tak Melanggar HAM

    Secara konsepsi, lanjut dia, istilah penangkalan pun tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43 UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, dan itu pun dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bukan TNI.
     
    "Kami khawatir, ketika terdapat kesalahan operasi di lapangan, justru hak-hak warga negara yang terlanggar. Mekanisme pertanggungjawabannya pun menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer, bukan peradilan umum," jelas dia.

    Al Araf melanjutkan, tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri--bukan perbantuan--justru akan menimbulkan tumpang tindih antara militer dengan lembaga negara lain. Seperti, BNPT, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen negara itu sendiri. 

    "Penanganan terorisme justru menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antarkelembagaan negara," katanya.

    Harus diperbaiki

    Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Najib Azca, mendesak parlemen untuk mengembalikan rancangan perpres itu ke pemerintah untuk diperbaiki. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.

    "Karena, jika aturan tidak dibuat dengan benar, maka akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia. Ini akan memundurkan jalannya reformasi TNI serta kehidupan demokrasi di Indonesia," kata Najib.

    Selain Al Araf dan Najib Azca, petisi ini ditandatangani oleh Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas'oed, guru besar Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, aktivis Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Phil Shiskha Prabawaningtyas.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id