2 Tahun Jokowi-Maruf, Sektor Kesehatan-Ekonomi Dapat Nilai Positif

    Anggi Tondi Martaon - 20 Oktober 2021 16:39 WIB
    2 Tahun Jokowi-Maruf, Sektor Kesehatan-Ekonomi Dapat Nilai Positif
    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin/Media Indonesia/Ramdani



    Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf) dinilai positif di beberapa sektor. Misalnya, perekonomian dan kesehatan.

    "Kita masih patut bersyukur. Kenapa demikian? Karena jika dibandingkan dengan banyak negara lain, maka keadaan Indonesia tidak buruk-buruk amat," kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani saat dihubungi, Rabu, 20 Oktober 2021.

     



    Menurut dia, Jokowi-Ma'ruf berupaya keras menanggulangi pandemi di sektor ekonomi dan kesehatan. Arsul mengatakan Indonesia sempat terpuruk di awal paandemi covid-19, namun bangkit dengan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal kedua 2021.

    "Banyak negara lain yang apple to apple dengan Indonesia seperti Brasil, Rusia, India, Afsel (Afrika Selatan), maka penurunan ekonomi mereka selama pandemi lebih parah," sebut dia.

    Capaian positif lainnya dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf yaitu pada sektor kesehatan. Indonesia disebut berhasil menghadapi tantangan menekan penyebaran covid-19, antara lain menerapkan protokol kesehatan ketat ratusan juta penduduk.

    Baca: Laporan Kinerja Jokowi-Ma'ruf: 2.233 Hoaks Vaksin Dihapus

    Bahkan, pengendalian covid-19 disebut lebih baik dari Malaysia dan Thailand. "Jadi secara keseluruhan sektor perekonomian dan kesehatan yang paling terdampak karena pandemi covid-19 ini terkelola dengan relatif baik," ujar dia.

    Di sisi lain, Arsul meminta pemerintahan Jokowi-Maruf meningkatkan kinerja pada aspek penegakan hukum. Sebab, masih banyak masyarakat tidak puas pada kinerja penegak hukum.

    "Penegakan hukum kita  (dianggap) masih tajam ke bawah tumpul ke atas, atau tajam ke kanan tumpul ke kiri, serta kesan kuat yang masih melekat soal tebang pilih dalam penegakan hukum menjadi sektor yang harus diperbaiki," kata Arsul.

    Anggota Komisi III DPR itu menyebut upaya perbaikan sektor penegakan hukum telah diperlihatkan. Salah satunya melalui revisi sejumlah aturan yang dianggap menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

    "Lalu, pendekatan-pendekatan dalam penegakan hukum seperti restorative justice dan lain-lain itu mulai dikedepankan," ujar Arsul.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id