"Total 43,8 persen tak puas. Sisanya tak menjawab," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Minggu, 21 Februari 2021.
Adi menuturkan angka kepuasan tersebut menurun dibandingkan survei sebelumnya. Penyebabnya, Ma'ruf dinilai kurang merespons isu politik nasional.
"Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja wapres menurun adalah minimnya respons wapres terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan Islam politik," ujar Adi.
Sementara itu, mayoritas responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun di periode kedua. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Kepala Negara mencapai 65,4 persen.
"Sementara yang tidak puas mencapai 29,1 persen. Sisanya tak menjawab," ucap Adi.
Berdasarkan evaluasi per segmen, bidang pembangunan infrastruktur menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 68,7 persen responden.
Penyaluran bantuan sosial covid-19 juga sudah dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Sehingga, mampu menjadi parameter tertinggi kedua dalam penilaian keberhasilan kinerja pemerintah sebesar 66,9 persen.
Bidang lainnya yang cukup memuaskan publik, yakni layanan kesehatan 65,1 persen; pendidikan 63,1 persen; dan penanganan covid-19 60,4 persen. Sisanya, di bawah angka 60 persen, yakni stabilitas politik, pemberantasan korupsi, ekonomi, dan penegakan hukum.
"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi sejumlah golongan masyarakat," papar Adi.
Survei dilaksanakan pada 3-8 Februari 2021. Sampel survei menyasar 1.200 responden dengan metode telepolling menggunakan kuesioner.
Survei menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error 2,9 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.
(REN)