Menteri LHK Jawab Kekhawatiran 36 Investor Terhadap Omnibus Law

    Achmad Zulfikar Fazli - 17 Oktober 2020 04:15 WIB
    Menteri LHK Jawab Kekhawatiran 36 Investor Terhadap Omnibus Law
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Medcom.id/tangkapan layar.
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar merespons kekhawatiran 36 investor terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Para investor tersebut menilai Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi meningkatkan risiko lingkungan hutan di Tanah Air.

    Siti menjelaskan Indonesia memiliki visi menjadi negara ekonomi maju di berbagai bidang pada 2045. Yakni, kemajuan dalam transformasi ekonomi, kemajuan dalam reformasi birokrasi, serta kemajuan dalam menjaga lingkungan.

    "Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja merupakan landasan penting dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia," ujar Siti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Menurut dia, Omnibus Law telah menarik banyak perhatian, termasuk dari para investor dan pemangku kepentingan lain. Siti menjelaskan pemerintah perlu memiliki kebijakan dengan kemajuan nyata yang membedakan antara warisan masa lalu dan inisiatif reformasi baru.

    Siti menekankan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan dan pertumbuhan global yang berkelanjutan. "Negara mengakui tanggung jawabnya, tidak hanya kepada warganya tetapi juga dunia," ucap dia.

    Hal ini dibuktikan dengan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dalam pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030, atau sebesar 41 persen dengan bantuan internasional. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi juga konsisten menunjukkan tren positif dalam pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

    "Di balik pencapaian tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan persetujuan atas proposal pendanaan senilai USD10,8 juta dari green climate fund sebagai bagian dari skema redd++ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) untuk periode 2014-2016 melalui mekanisme result based payment," jelas dia.

    Baca: Bahlil: UU Ciptaker Jamin Anak Muda Lebih Mudah Jadi Pengusaha

    Dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi telah melakukan berbagai tindakan korektif untuk memastikan penurunan deforestasi dan degradasi hutan secara konsisten selama lima tahun terakhir, serta terus menjadi langkah jangka panjang bagi pemerintah.

    "Selain itu, Indonesia bekerja sangat keras dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sekaligus memfokuskan pada berbagai kebijakan terkait dengan langkah-langkah perlindungan ekosistem gambut," ujar dia.

    Siti mengatakan Jokowi telah memberikan arahan terkait solusi permanen untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Khususnya melalui pencegahan kebakaran dengan memantau titik api dan menggunakan sistem peringatan dini (early warning system), melakukan patroli, meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, dan menerapkan teknologi modifikasi cuaca.

    "Keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dibuktikan dengan terus menurunnya jumlah titik api di Tanah Air," ujar dia.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id