Populer Nasional: Jokowi Sulit Awasi Gerak-gerik Koalisi Hingga Moeldoko Catut Nama Pejabat

    Achmad Zulfikar Fazli - 06 Februari 2021 07:55 WIB
    Populer Nasional: Jokowi Sulit Awasi Gerak-gerik Koalisi Hingga Moeldoko Catut Nama Pejabat
    Presiden Joko Widodo. Dok: Medcom.id



    Jakarta: Sejumlah isu di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler pada Jumat, 5 Februari 2021. Salah satunya soal pengawasan Presiden Joko Widodo terhadap anak buah dan koalisi.

    Jokowi dinilai akan mulai kesulitan mengawasi gerak-gerik anak buah dan koalisi. Sebab, mereka bakal mulai melakukan manuver politik pada 2021.






    "Pada 2021 ini dimulainya tahun politik, tentu masih pelan dan tentu tensinya tidak akan pelan, malah makin tinggi. Dan akan merepotkan Pak Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Para Syndicate, Jumat, 5 Februari 2021.

    Manuver itu sebagai upaya mempersiapkan Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra yang memiliki elektabilitas stabil dalam survei terakhir.

    Selengkapnya baca di sini

    Isu lain yang tak kalah menarik bagi pembaca setia Kanal Nasional Medcom.id, yakni seputar polemik revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Setiap partai politik memiliki pandangan yang berbeda terkait revisi UU Pemilu.

    Salah satu partai yang sudah bersikap terhadap wacana revisi UU Pemilu, yakni NasDem. Partai NasDem menegaskan menolak kelanjutan pembahasan UU Pemilu.

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengarahkan fraksinya di DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. NasDem mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar pada 2024.

    Sikap ini diambil dengan melihat kondisi bangsa yang tengah berjuang menghadapi pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai soliditas partai politik dalam koalisi pemerintahan diperlukan dalam bahu-membahu menghadapi pandemi covid-19.
     
    "Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden (Joko Widodo), yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Februari 2021.

    Selengkapnya baca di sini

    Pembaca Medcom.id juga masih tertarik dengan perseteruan Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu dituding mencoba 'mengudeta' kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Setelah dianggap membawa nama Presiden untuk merebut kepemimpinan di Partai Demokrat, Moeldoko kini juga disebut mencatut sejumlah nama menteri. Nama pejabat yang dicatut, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

    "Adapun yang menyebut nama-nama pejabat pemerintahan tersebut adalah Moeldoko dan pelaku gerakan yang lain," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harysa di Jakarta, Jumat, 5 Januari 2021.

    Wakil Ketua Komisi I itu menyebutkan keterangan tersebut berdasarkan kesaksian kader yang dirayu Moeldoko 'mengudeta' posisi AHY. Informasi ini juga telah disampaikan AHY kepada Presiden melalui surat yang dikirimkan pada 1 Februari 2021.
     
    Menurut dia, Demokrat sama sekali tidak menuding keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam 'kudeta' tersebut. Penyebutan nama tersebut dinilai hanya sebagai upaya Moeldoko meyakinkan para kader untuk menggeser jabatan AHY.

    Selengkapnya baca di sini

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id