Menkes Dorong Kepala Daerah Kawal Vaksinasi Covid-19 Pekan Depan

    Fachri Audhia Hafiez - 05 Januari 2021 15:15 WIB
    Menkes Dorong Kepala Daerah Kawal Vaksinasi Covid-19 Pekan Depan
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksinasi covid-19 kelompok prioritas digelar pekan ketiga Januari 2021. Kepala daerah didorong mengawal proses ini.

    "Pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak atau Ibu gubernur, turun untuk membangkitkan confidence (kepercayaan) ke masyarakat," ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa, 5 Januari 2021.

    Budi berharap pengawalan pemerintah daerah (pemda) semakin meningkatkan keyakinan publik terhadap keberhasilan program vaksinasi covid-19. Sebab, secara bertahap masyarakat juga akan terlibat program ini.

    Baca: 15 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Pekan Depan

    Vaksinasi digelar serentak pada 13 Januari 2021. Sebanyak tiga kelompok prioritas meliputi kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama.

    "Arahan Bapak Presiden Joko Widodo jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat. Kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan," ujar Budi.

    Dia juga meminta kepala daerah mempersiapkan orang-orang yang termasuk dalam kelompok prioritas vaksinasi. Tenaga kesehatan di tingkat daerah akan mendapat jatah penyuntikan vaksin pada 14-15 Januari 2021.

    Rencananya, vaksinasi pada tenaga kesehatan dibagi menjadi dua gelombang. Pasalnya, ada gejala yang berpotensi ditimbulkan usai vaksinasi, seperti demam dan pegal-pegal.

    "Misalnya ada empat perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua. Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang," kata Budi. 

    Kepala daerah juga diminta memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aplikasi itu untuk mengetahui fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan pelayanan penyuntikan vaksin.

    "Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu ya. Karena kalau tidak terdaftar, maka fasilitas kesehatan tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi covid-19," kata Budi.

    Sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan akan menjadi kelompok pertama penerima vaksin. Calon penerima vaksin diberi tahu melalui short message service (SMS) blast.

     Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang divaksin untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kepala Negara akan disuntik pada 13 Januari 2021.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id