Golkar Hati-Hati Soal Amendemen Terbatas UUD 1945

    Yogi Bayu Aji - 11 April 2021 20:30 WIB
    Golkar Hati-Hati Soal Amendemen Terbatas UUD 1945
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Fraksi Golkar MPR berpandangan sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal amendemen terbatas UUD 1945 yang dianggap tidak mungkin dilakukan. Mengubah satu pasal otomatis bersinggungan dengan pasal lain.

    Penambahan kewenangan satu lembaga akan memicu tuntutan sama dari lembaga lain. Amendemen UUD 1945 dianggap seperti membuka kotak pandora.  Ada peluang pendomplengan berbagai kepentingan politik dalam agenda tersebut.






    "Kami khawatir jika amendemen terbatas UUD 1945 dilakukan maka akan sulit mengontrol agendanya. Mengingat, ada sembilan fraksi dan satu kelompok yang pasti punya pandangan yang berbeda-beda," kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 April 2021.

    Menurut dia, saat pandemi covid-19 sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan amendemen UUD 1945. Publik masih berkonsentrasi mengatasi penyebaran virus korona dalam semua aspek, baik ekonomi, sosial, dan kesehatan.

    "Ada kesan bahwa wacana amendemen UUD 1945 hanya demi kepentingan elite politik tertentu," ujar Idris.

    Baca: DPD Ajak Diskusi UGM Soal Wacana Amendemen

    Selain itu, dia khawatir publik membaca wacana ini sebagai cara agar pemilihan presiden kembali diserahkan kepada MPR. Di sisi lain, isu masa jabatan presiden selama tiga periode juga sempat menghangat. 

    "Prinsipnya, bicara tentang amendemen UUD Negara 1945 meskipun wacananya adalah amendemen terbatas, perlu disikapi dengan hati-hati. Tidak ada salahnya, kita mendengarkan pendapat seluruh tokoh masyarakat, terutama ahli hukum tata negara, termasuk pendapat Profesor Saldi Isra," ungkap politisi Golkar dari Riau itu.

    Hakim konstitusi Saldi Isra sempat menyatakan amendemen terbatas UUD 1945 tidak mungkin dilakukan. Mengubah satu pasal akan otomatis bersinggungan dengan pasal lain sehingga pasal-pasal lain juga harus diamendemen.

    UUD 1945 saat ini hasil dari empat kali amendemen pasca-Reformasi. Saldi mengungkapkan semangat amendemen itu berasal dari pengalaman di masa Orde Lama dan Orde Baru. Kala itu, jabatan presiden begitu panjang dengan kekuasaan sedemikian luas.

    "Ada pemikiran kekuasaan presiden harus dibatasi. Ketika ada pemikiran untuk membatasi kekuasaan presiden di salah satu sisi, ada keinginan memperkuat kewenangan DPR. Pembahasan itu terjadi dengan intens. Tapi dalam konsep bernegara, kalau kita menyentuh satu titik dalam desain bernegara, tidak berhenti di titik itu saja. Misalnya kita ingin memperkuat kewenangan DPR, maka DPR akan bersentuhan dan berimplikasi terhadap lembaga-lembaga negara lainnya," kata Saldi dalam situs MK. 

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id