KPU Tepis Evi Novida Ubah Suara Caleg di Kalbar

    Kautsar Widya Prabowo - 19 Maret 2020 18:33 WIB
    KPU Tepis Evi Novida Ubah Suara Caleg di Kalbar
    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Dok. Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Komisoner Evi Novida Ginting tidak mengubah atau mengintervensi hasil perolehan pemilu legislatif di Kalimantan Barat. Kasus itu muncul akibat perbedaan hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    KPU berpegang teguh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai tindakan KPU tersebut tidak tepat.

    "Pada perkara ini sama sekali tidak ada tindakan KPU yang mengubah perolehan hasil pemilu baik secara institusional maupun secara individu," ujar Komisoner KPU Pramono Ubaid dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2020.

    KPU tetap menghormati keputusan DKPP memberhentikan Komisoner Evi Novida Ginting ihwal pelanggaran kode etik. KPU akan mempelajari putusan tersebut untuk pengambilan kebijakan ke depan.

    Baca: KPU Pelajari Pemecatan Evi Novida Ginting

    Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Komisioner KPU, Evi Novida Ginting. Evi dianggap mengintervensi jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada penetapan calon legislatif DPRD Kalbar.

    "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu tujuh Evi Novida Ginting selaku anggota KPU RI sejak keputusan ini dibacakan," kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan di Jakarta, 18 Maret 2020.

    Kasus ini bermula dari aduan calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI Hendri Makaluasc yang mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sanggau dan MK. Dia melaporkan pengelembungan 2.414 suara ke pesaingnya di nomor urut tujuh dari partai yang sama, Cok Hendri Ramapon.

    DKPP menilai ada intervensi komisioner KPU RI kepada Komisioner KPU Pontianak. Akibatnya, KPU Pontianak salah mengororeksi perolehan suara sehingga tidak berdasarkan putusan MK.

    Baca: DKPP Memberhentikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting

    DKPP menilai KPU Pontianak hanya memperbaiki dan menetapkan perolehan suara Hendri Makaluasc selaku pengadu sebanyak 5.384 suara tanpa mengoreksi perolehan suara pesaingnya Cok Hendri Ramapon sebanyak 6.599 suara.

    "Tindakan teradu I sampai VII terbukti sengaja secara melawan hukum memerintahkan teradu VIII sampai XI menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 4.185 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," terang Muhammad.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id