Perguruan Tinggi Diminta Mendukung Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual

    Anggi Tondi Martaon - 10 November 2021 10:35 WIB
    Perguruan Tinggi Diminta Mendukung Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual
    Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari (Tobas). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: Lembaga pendidikan tinggi diminta mendukung penuh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasalnya, kekerasan seksual meningkat di lingkungan kampus.

    "Apresiasi yang tinggi untuk Mas Menteri Nadiem, semoga secepatnya setiap kampus mengeluarkan peraturan rektor di internal masing-masing, sehingga kasus kekerasan seksual bisa ditangani dengan sebaik-baiknya," kata Ketua Kelompok Fraksi NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 November 2021.

     



    Anggota Komisi III itu menegaskan kampus berkewajiban memenuhi pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban. Dia mengingatkan korban jangan sampai mendapatkan ketidakadilan.

    "Jangan sampai ada kesan kampus justru tidak berpihak pada korban apalagi jika kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak sampai masuk ke ranah hukum" kata Taufik.  

    Taufik menyebut kekerasan seksual di lingkungan kampus mesti menjadi perhatian serius. Merujuk Survei Koalisi Ruang Publik Aman pada 2019, lingkungan sekolah dan kampus menempati urutan ketiga terjadi kekerasan seksual sebesar 15 persen.

    Ketua Bidang Hukum DPP NasDem itu juga prihatin masih banyak kesalahpahaman terhadap konsep pengaturan mengenai kekerasan seksual ini. Menurut dia, hal itu terjadi karena belum memahami tujuan keberadaan aturan ini.

    Taufik menyebut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 itu berangkat dari kewajiban memberikan jaminan perlindungan hak atas rasa aman, hidup, kesehatan, dan kebebasan. Terutama dari ketimpangan relasi kuasa memberikan potensi terjadinya pelanggaran hak, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual.

    Dia menyayangkan kekerasan seksual masih sering dipandang sebagai suatu hal yang tidak penting. Bahkan sering dipandang sebagai akibat dari kesalahan korban.

    "Diharapkan aturan ini dapat membangun perspektif yang utuh terhadap pentingnya jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak asasi manusia serta memanusiakan manusia," tutur Taufik.

    Permendikbudristek juga diharapkan menjadi pelecut semangat DPR. Sehingga bisa segera menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    RUU TPKS diharapkan akan menjadi payung hukum bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia yang sudah dalam kondisi darurat ini," ujar dia.

    Baca: Permendikbudristek 30/2021, Pasal Ini yang Dianggap Melegalkan Seks Bebas
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id