11 Keuntungan UU Ciptaker Bagi Sektor Telekomunikasi

    Siti Yona Hukmana - 06 Oktober 2020 17:07 WIB
    11 Keuntungan UU Ciptaker Bagi Sektor Telekomunikasi
    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. ANTARA/Biro Humas Kominfo
    Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengapresiasi pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dia menyebut ada 11 hal strategis dari UU Ciptaker bagi sektor telekomunikasi, pos dan penyiaran.

    "Pertama, pemerintah pusat dan daerah akan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membangun infrastruktur telekomunikasi," kata Johnny dalam konferensi pers daring, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Kedua, UU Ciptaker mewajibkan pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif untuk membuka akses bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip kerja sama.

    Ketiga, pelaku usaha yang memiliki infrastruktur lainnya, termasuk infrastruktur aktif, dapat membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi dan atau penyiaran melalui kerja sama. Kerja sama harus berskema saling menguntungkan atau kolaborasi mutualistik.

    Keempat, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Hal itu berguna untuk penerapan teknologi baru serta pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

    "Kelima, perizinan perusahaan sektor telekomunikasi pos dan penyiaran yang saat ini sudah dilayani secara daring menjadi semakin mudah dan cepat dengan proses yang terintegrasi dengan berbagai perizinan lainnya di seluruh kementerian dan lembaga," ungkap Johnny.

    Keenam, lembaga penyiaran memiliki hak untuk melakukan usaha, tidak hanya di bidang penyiaran. Hal ini diyakini sejalan dengan konvergensi teknologi komunikasi dan informatika. Lembaga penyiaran dapat berkompetisi secara lebih luas dengan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika.

    Baca: UU Ciptaker Disebut Mendorong Pemasukan Laba Digital

    Ketujuh, lembaga penyiaran dapat melakukan siaran dengan cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia. Hal ini disebut Johnny bisa mendorong efisiensi dan pengembangan usaha yang lebih fleksibel dan luas.

    "Kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lembaga penyiaran diatur berdasarkan zona atau daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona atau setiap daerah," kata Johnny.
     

    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id