Pemerintah Diminta Lebih Gesit Merealisasikan Program

    Theofilus Ifan Sucipto - 23 Januari 2020 08:58 WIB
    Pemerintah Diminta Lebih Gesit Merealisasikan Program
    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Foto: Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai perlu segera merealisasikan program-program kerjanya di periode kedua. Pemerintahan Jokowi dipandang perlu lebih gesit lantaran didukung koalisi yang gemuk.

    "Penting sekali pemerintah berlari cepat selama tiga tahun ini," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 22 Januari 2020.

    Djayadi menyebut dukungan politik pada Jokowi kian solid. Apalagi, Jokowi memutuskan menggandeng Gerindra yang menjadi rival di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dukungan partai politik yang besar ini seharusnya membuat kebijakan pemerintahan Jokowi lebih mulus.

    "Seharusnya secara positif dimanfaatkan mempecepat agenda-agenda pemerintah," ujar Djayadi.

    Djayadi memprediksi soliditas koalisi Jokowi tak akan bertahan hingga ujung masa jabatan. Sebab, partai politik barang tentu sudah mulai ancang-ancang menghadapi agenda Pilpres 2024. Parpol di belakang Jokowi bisa jadi terbelah.

    "Menjaga pemerintahan Jokowi tidak lagi jadi prioritas di tahun keempat dan kelima," tutur Djayadi.

    Makanya, kerja cepat pemerintahan dalam tiga tahun mendatang dinilai menjadi penting. Djayadi mendorong Jokowi segera merealisasikan program kerjanya. "Mumpung mereka (parpol koalisi) masih mau sama-sama Pak Jokowi, ini harus dimanfaatkan,” ujarnya.

    Peran Oposisi

    Djayadi menilai keberhasilan pemerintahan Jokowi periode kedua juga tak bakal bisa lepas dari peran partai oposisi. Kritik dan masukan oposisi harus terus ada untuk menjaga arah pemerintahan di jalur yang tepat.

    "Oposisi penting banget untuk memastikan kebijakan tidak kacau balau," ujarnya. 

    Koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang besar amat riskan disalahgunakan. Makanya, pengawasan oposisi menjadi amat krusial mengawal kebijakan yang ada.

    Tiga partai di luar pemerintahan seperti Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus benar-benar mengambil peran. Meskipun, kata dia, sejauh ini baru PKS yang terdengar lantang menyuarakan kritik.

    Bagi Djayadi, apa yang dilakukan PKS bisa jadi modal politik dalam kontestasi pemilu 2024. Pasalnya, LSI mencatat ada sekitar 25-30 persen masyarakat yang tidak puas dengan apa pun yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

    Djayadi mengatakan angka itu relatif besar dan bisa menjadi peluang PKS untuk menjaring pendukung di Pilpres 2024. "Kalau bisa memanfaatkan itu untuk mengkritik pemerintah, masih bisa berdampak positif (bagi PKS)," pungkasnya.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id