Amendemen UUD Harus untuk Rakyat

    Faisal Abdalla - 14 Agustus 2019 16:33 WIB
    <i>Amendemen UUD Harus untuk Rakyat</i>
    Suasana diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. (Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla)
    Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bivitri menegaskan amendemen konstitusi hanya bisa dilakukan jika menyangkut kepentingan rakyat.

    "Amendemen konstitusi harus demi kepentingan rakyat dan melibatkan publik. itu poin pentingnya," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Bivitri menyebut ada dua parameter untuk mengetahui apakah wacana amendemen yang digulirkan saat ini memang untuk kepentingan rakyat atau tidak. Pertama, apakah usulan amendemen itu didasarkan pada dinamika di masyarakat atau hanya demi kepentingan sebagian orang.

    Ia mencontohkan amendemen 1998. Perubahan saat itu dilakukan karena ada tuntutan dari masyarakat melalui gelombang demonstrasi besar-besaran. Sehingga, amendemen UUD 1945 masuk dalam agenda reformasi.

    Baca juga: Ide PDIP Soal Amendemen Mencurigakan

    Kedua, lanjut Bivitri, amendemen juga harus memerhatikan implikasi konkret terhadap kehidupan bernegara. Jika dua syarat itu tak terpenuhi, ia menilai usulan amendemen tak memiliki urgensi.

    "Dengan dua parameter ini saja usulan yang tengah dibicarakan sebenarnya jawabanya tidak. Jadi dalam pandangan saya bukan kepentingan rakyat yang didahulukan. Bahkan yang kita tahu ini jadi bargain untuk siapa yang jadi pimpinan MPR. Kelihatan sekali warna elite-nya," imbuh dia.

    Meski begitu, Bivitri menyebut konstitusi bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah. Namun proses itu seharusnya memerhatikan dua parameter tersebut.

    "Kalau sekarang kan tiba-tiba pulang dari Bali tahu-tahu ada agenda ini. Ini maunya siapa, rakyat atau segelintir orang?," ujarnya.

    PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.

    Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id