Paradoks Ide Presiden Dipilih MPR

    Candra Yuri Nuralam - 30 November 2019 13:10 WIB
    Paradoks Ide Presiden Dipilih MPR
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Sistem politik Indonesia menimbulkan pertentangan setelah muncul ide presiden dipilih kembali MPR dan perpanjangan masa jabatan kepala negara. Sementara itu, pemilihan presiden secara langsung yang dipakai saat ini sejatinya lahir dari rahim pejuang reformasi. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai sistem demokrasi Indonesia belum bisa melupakan masa lalu. Pasalnya, elite malah ingin meniru sistem politik Orde Baru.

    "Semacam terjadi paradoks, ketika amendemen, suka enggak suka kita kembali lagi mengadopsi pola demokrasi Orba. Pemilihan presiden (pilpres) atau gubernur dipilih DPRD," kata Irfan di Hotel Ibis Thamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 November 2019.

    Menurut dia, Indonesia dinilai masih belum siap secara penuh menerima demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini membuat inkonsistensi dalam penentuan sistem politik terus terjadi.

    Irfan mengakui Indonesia mempunyai masyarakat yang beragam. Setiap daerah mempunyai pemikiran yang berbeda. Keberagaman masyarakat itu disatukan dengan Pancasila. Ideologi ini pun harus menjadi dasar demokrasi di Indonesia.

    Untuk itu, dia meminta ke depan harus ada ketegasan sistem demokrasi untuk Indonesia. Sistem itu harus dibuat dengan sangat mantap sehingga tidak ada lagi isu pergeseran haluan demokrasi.

    "Ke depan kita harus siapkan sistem demokrasi yang pas untuk masa depan Indonesia yang majemuk dan heterogen," tutur dia.

    Isu penambahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode muncul dalam wacana amendeman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bila wacana terwujud, seorang presiden bisa memimpin selama 15 tahun.
     
    Selain itu, usulan masa jabatan presiden hanya satu periode pun muncul. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dari sebelumnya hanya lima tahun per satu periode.
     
    Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah dari UUD 1945. Ada pihak yang ingin amendemen terbatas garis-garis besar haluan negara (GBHN), tetapi usulan amendemen tidak terbatas GBHN juga muncul.
     
    Dalam menampung aspirasi amendemen UUD 1945, MPR menyambangi elemen masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), contohnya, menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
     
    PBNU sempat mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Rekomendasi PBNU kepada MPR itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.
     
    "Intinya, PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres (wakil presiden) lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Rabu, 27 November 2019.
     
    Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan presiden tetap harus dipilih langsung rakyat. Presiden Joko Widodo tak mau sistem pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.
     
    "Beliau (Jokowi) tegas mengatakan, 'Saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'," kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman.






    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id