Kemendagri Bakal Telusuri Potensi Penyimpangan FPI

    M Sholahadhin Azhar - 30 Juli 2019 11:11 WIB
    Kemendagri Bakal Telusuri Potensi Penyimpangan FPI
    Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. ANT/Reno Esnir.
    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri akan membuktikan polemik penyimpangan ideologi organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menyebut akan menelusuri penyimpangan itu.

    "Kan kita belum lihat itu, maksudnya kan sekarang baru persyaratan-persyaratan dulu. Hanya kan persyaratan dia masih belum lengkap. Kita tunggu aja nanti," kata Soedarmo kepada Medcom.id, Selasa, 30 Juli 2019.

    Soedarmo mengatakan tak cuma FPI yang sedang melewati proses perpanjangan izin di Kemendagri. Tercatat, 32 ormas lain juga mengajukan izin berserikat dan perpanjangan surat keterangan terdaftar.

    Soedarmo memastikan tak akan tebang pilih dalam pengurusan itu. Kemendagri akan mengecek secara teliti sehingga tak ada ormas abal-abal.

    "Kalau sudah masuk berkas kan ada verifikasi faktual. Pengecekan lapangan berkaitan dengan masalah kantor sekretariat, apakah ada (kantornya)," jelas Soedarmo.

    Soedarmo enggak mengomentari perpanjangan SKT FPI yang menunggu tanda tangan Rizieq Shihab. Kemendagri dalam posisi menunggu kelengkapan berkas.

    Baca: Kemendagri: FPI Belum Dapat Restu Kementerian Agama

    Pemerintah tak mempermasalahkan apakah ormas itu ingin terus eksis atau tidak. Kemendagri menegaskan ormas tak boleh berseberangan dengan ideologi Pancasila.

    "Yang jelas kita sudah memberitahu ke ormas yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang," ujar Soedarmo.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan perpanjangan izin organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) berbeda dengan kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinyatakan terlarang. FPI hanya perlu memenuhi syarat administrasi. 

    "HTI kan keputusan yang terintegrasi dengan semua di bawah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Ini kan hanya izin saja," kata Tjahjo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2019

    Dia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri hanya mengusut syarat perpanjangan izin. FPI harus memenuhi sisa sepuluh dari 20 syarat administrasi. 

    "Kami hanya melihat persyaratan melihat gerakan perkembangan dinamika FPI itu sendiri selama ini bagaimana," kata Tjahjo. 

    Tjahjo akan melihat kontribusi positif organisasi berbasis Islam tersebut terhadap bangsa dan negara. Pendapat masyarakat dan masukan kementerian lembaga lainnya terkait FPI juga dipertimbangkan. 

    Menurut dia, apabila tak ada rekomendasi dari kementerian lembaga lainnya, izin bisa tak diperpanjang. "Kan ada persyaratan administrasi, ada kondisi objektif yang selama ini dilakukan oleh sebuah ormas yang ada di negara yang sudah punya aturan-aturan sendiri," kata Tjahjo.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id