Mendagri Instruksikan Kepala Daerah untuk Menaati PPKM Jilid II

    Kautsar Widya Prabowo - 24 Januari 2021 19:55 WIB
    Mendagri Instruksikan Kepala Daerah untuk Menaati PPKM Jilid II
    Ilustrasi. Medcom.id


    Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan daerah yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) menaati sejumlah ketentuan yang ada. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

    "Instruksi Menteri ini berlaku pada 26 Januari 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tidak berlaku," seperti yang dikutip Inmendagri Nomor 02 Tahun 2021, Minggu, 24 Januari 2021




    Regulasi itu dikeluarkan Tito pada 22 Januari 2021. Instruksi itu ditujukan kepada kepala daerah yang memberlakukan PPKM, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kemudian, sejumlah bupati/wali kota di bawah provinsi tersebut.

    Regulasi itu mengatur pembatasan jumlah pekerja yang bekerja di rumah sebesar 75 persen dan 25 persen di kantor dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Termasuk, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

    Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pengaturan pemberlakuan pembatasan juga diterapkan di restoran dengan makan/minum di tempat sebesar 25 persen dan layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.

    Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mal sampai pukul 20.00 WIB. Kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

    Baca: PSBB di DKI Diperpanjang Hingga 8 Februari

    Kemudian, tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara. Pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

    Seluruh aturan itu akan berlaku sejak 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Terdapat empat indikator yang menjadi pertimbangan untuk kembali memperpanjang PPKM. Kepala daerah diminta memonitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan ihwal evaluasi PPKM. 

    Indikator untuk memperpanjang PPKM ialah tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional dan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Kemudian, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus nasional dan keterisian tempat tidur untuk ICU di atas 70 persen.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id