Belum Ada Payung Hukum Spesifik Mengatur Minuman Beralkohol

    Anggi Tondi Martaon - 13 November 2020 01:06 WIB
    Belum Ada Payung Hukum Spesifik Mengatur Minuman Beralkohol
    Ilustrasi minuman beralkohol. Pexels
    Jakarta: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol). Salah satu alasan partai lambang Ka'bah mengajukan regulasi ini karena belum ada payung hukum setingkat UU mengatur minol.

    "Saat ini hanya dimasukkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 November 2020.

    Mantan Wali Kota Banda Aceh itu mengungkapkan, aturan yang ada di KUHP dinilai masih sangat umum. Sehingga harus diatur lebih jelas pada payung hukum setingkat UU.

    Baca: Golkar Tolak Melanjutkan Pembahasan RUU Minol

    Ketentuan minol pada KUHP dimuat di beberapa pasal. Di antaranya pasal 300 KUHP yang mengatur sanksi penjual minol. Selanjutnya, pasal 492 KUHP hanya sebatas mengatur sanksi bagi peminum alkohol yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam orang lain.

    "Dengan pasal yang sangat umum dan tidak disebut secara tegas oleh UU," ungkap dia.

    Oleh sebab itu, dia berharap pembahasan RUU Minol dapat dilanjutkan. Pengesahan RUU Minol untuk menjaga kepentingan generasi yang akan datang

    "RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minol," ujar dia.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id