comscore

Komitmen Menyelesaikan RUU PDP, Kominfo Tunggu Undangan Panja

Anggi Tondi Martaon - 22 Maret 2022 16:09 WIB
Komitmen Menyelesaikan RUU PDP, Kominfo Tunggu Undangan Panja
Menkominfo Johnny G Plate. Foto: Dok Medcom
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kementerian/lembaga yang dipimpin Johnny G Platte itu menunggu undangan pembahasan dari Panitia Kerja (Panja) Komisi I.

"Terus terang kita memberikan dukungan ini (RUU PDP) diselesaikan. Sekali lagi secara teknis saya tunggu kapan undangannya Panja untuk kita lakukan," kata Menkominfo Johnny G Platte dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyampaikan pihaknya menghormati proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berbagai proses penyusunan RUU PDP dilakukan dalam rapat pembahasan.

"Saya tidak akan mengambil keputusan dan diskusikan atau menjawab di ruang publik karena menghormati ada Panja. Mengapa saya menghindari seluruh pertanyaan media karena menghormati Panja," ungkap dia.

Pernyataan Johnny merespons pertanyaan anggota Komisi I DPR Sukamta yang menyebut pembahasan RUU PDP jalan di tempat. Menurut Sukamta, percepatan pengesahan RUU PDP tergantung Kominfo.

"Jadi kalau memang semangatnya segera selesai mungkin tim yang dikirim dikasih lampu hijau supaya segara selesai begitu Pak," kata Sukamta.

Baca: Kominfo Takedown Ribuan Konten Investasi Ilegal

Pembahasan RUU PDP jalan di tempat. Setahun berjalan, pembahasan regulasi tersebut tak kunjung menemukan titik terang.

Panja RUU PDP Komisi I DPR mengkritisi sikap Panja RUU PDP Kominfo pada 1 Juli 2021. Pemerintah dianggap tak konsisten terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat terkait lembaga pengawas penggunaan data pribadi.

Pemerintah dan DPR memiliki perbedaan pandangan terkait lembaga pengawas penggunaan data pribadi. Komisi I menginginkan lembaga tersebut bersifat independen. Sedangkan pemerintah bersikeras berada di bawah kementerian/lembaga.

Kondisi tersebut membuat pimpinan DPR memberikan waktu perpanjangan pembahasan terpaksa RUU PDP. Penambahan waktu pembahasan bahkan sudah dilakukan selama tiga kali, yaitu September 2020, Juni 2021, dan September 2021.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id