Mendagri Yakin Anggaran Pilkada 2020 Cair Tepat Waktu

    Nur Aivanni - 21 September 2019 14:24 WIB
    Mendagri Yakin Anggaran Pilkada 2020 Cair Tepat Waktu
    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 untuk 270 daerah cair tepat waktu. Sehingga, dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

    "Kami yakin pada saatnya nanti, pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu akan terpenuhi sesuai kebutuhan," kata Tjahjo dalam keterangan resmi, Sabtu, 21 September 2019.

    Menurutnya, pendanaan Pilkada 2020 diantisipasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 maupun APBD perubahan tahun 2019. Adapun bagi daerah yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kata dia, karena pembahasannya belum tuntas. 

    "Kalaupun ada daerah yang belum tandatangan NPHD, itu karena belum tuntas pembahasan antara Pemda dengan penyelenggara di daerah," tandasnya. 

    Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada 2020 dalam NPHD dengan pemerintah daerah.

    Berdasarkan data yang diterima Bawaslu Pusat pada 14 September 2019, ada empat kategori permasalahan yang dialami Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

    Pertama, permasalahan administrasi. Kedua, permasalahan regulasi. Ketiga, mengenai ketersediaan anggaran oleh pemda untuk dana pengawasan Pilkada 2020. Keempat, hal lainnya seperti pembahasan ulang NPHD.

    Terkait itu, Bagja mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Bawaslu di daerah untuk terus berkomunikasi dengan pemda dan DPRD masing-masing. "Kami juga meminta perhatian Kemendagri," kata Bagja kepada Media Indonesia.

    Jumlah daerah yang mengalami kendala administrasi ada sebanyak 14 daerah. Sementara, 48 daerah mengalami kendala terkait regulasi, dan 44 daerah mengalami kendala terkait ketersediaan anggaran. 

    Bagja mengatakan pemangkasan anggaran yang diusulkan pemda begitu signifikan dengan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Ya (signifikan usulan pemangkasan anggarannya)," katanya.

    Lebih lanjut, terdapat 69 daerah yang mengalami kendala terkait regulasi dan ketersediaan anggaran oleh pemda dalam memberikan dana pengawasan Pilkada 2020. Juga, ada 16 daerah yang belum ada pembahasan lebih lanjut dengan pemda, sedangkan sebanyak 15 daerah masih terkendala baik terkait masalah administrasi, regulasi, ketersediaan anggaran maupun lainnya.

    Bagja mengatakan, baru satu provinsi yang telah menandatangani NPHD, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, ia sempat mengatakan bahwa total usulan anggaran Bawaslu daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 tersebut berkisar antara Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun



    (DMR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id