Baiq Nuril Alarm Percepatan Revisi UU ITE

    Whisnu Mardiansyah - 18 Juli 2019 15:54 WIB
    Baiq Nuril Alarm Percepatan Revisi UU ITE
    Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
    Jakarta: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan kasus Baiq Nuril menjadi peringatan percepatan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)). Ia berharap tidak ada Baiq Nuril lainnya.

    "Saya setuju DPR mengkaji UU ITE diubah agar tak menghadirkan pasal karet yang menjebak untuk menghadirkan hukum yang melanggar HAM," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2019. 

    Hidayat sepakat DPR secepatnya memberikan pertimbangan permohonan amnesti kepada Baiq Nuril. Ada keadilan restoratif yang bisa menjadi pertimbangan atas dakwaan yang dijerat mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu. 

    "Saya setuju DPR yang sudah mendukung diberikannya harusnya amnesti kepada Baiq Nuril, dan karena emang semestinya dia enggak dijerat oleh pasal itu," ujar dia. 

    Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril. Dia dianggap bersalah telah melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
     
    Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari kepala sekolah (kepsek) berinisial M pada 2012. M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang dikenal Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

    Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram sehingga M marah. Dia melaporkan Nuril ke polisi. M menilai tindakan Nuril membuat malu keluarganya. Akibat laporan itu, Nuril menjalani proses hukum hingga persidangan.
     
    Baca: Ombudsman: Kasus Baiq Nuril Wake Up Call

    Pengadilan Negeri Mataram memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008.
     
    Kasus ini menimbulkan polemik. Baiq Nuril dinilai sebagai korban pelecehan seksual dalam percakapan itu. Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti.
     
    "Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," tegas Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id