Pelapor Robet Diduga Orang Orde Baru

    Ilham Pratama Putra - 08 Maret 2019 15:41 WIB
    Pelapor Robet Diduga Orang Orde Baru
    Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. (Foto: Medcom.id/ilham Pratama)
    Jakarta: Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menduga pelapor aktivis sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet masih berhubungan dengan Orde Baru. Ia menyinyalir pelapor Robet punya pola pikir seperti militer Orde Baru.

    "Mereka punya paradigma hubungan sipil dan militer. Dan (berpikiran) semua harus dikuasi oleh militer. Begitu," kata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2019.

    Ace menilai pelapor ingin mewujudkan negara otoriter dengan mencampurkan urusan politik dengan militer. "Saya kira itu paradigma negara otoriter. Dimana menempatkan militer di dalam politik. Kami tentu menyesalkan, kalau ada pihak yang mempersoalkan pernyataan tersebut," ungkapnya.

    Bagi Ace, pernyataan Robet hanya untuk menegaskan jika TNI harus konsisten. TNI harus menjaga supremasi sipil sebagai bagian dari prinsip demokrasi negara.

    "Yang tujuannya mengingatkan kita semua. Dalam negara demokrasi, posisi militer sebagai penjaga pertahanan negara dan harus betul-betul tetap konsisten dengan sikap itu, supremasi sipil itu," tutupnya.

    Baca juga: Tuntutan Hukum Terhadap Robertus Robet Diminta Dihapus

    Sebelumnya, Robet ditangkap polisi pada Kamis, 7 Maret 2019 pukul 00.30 WIB. Robet dinilai menghina institusi TNI saat berorasi di aksi Kamisan di depan Istana Negara, pekan lalu.
     
    Dalam video yang tersebar, Robet menyanyikan mars ABRI dengan mengubah lirik. Namun, Robet segera mengklarifikasi dan meminta maaf.

    Robet disangka melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

    Di sisi lain Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai penangkapan Robertus Robet berlebihan. Sebabnya, dosen UNJ itu telah menjelaskan lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI saat ini. Melainkan kepada kebijakan rezim militer Suharto di masa yang lalu.

    Baca juga: Alasan Polisi Tangkap Paksa Robertus Robet

    "Setahu saya lagu tersebut kerap menghiasi demo-demo prodemokrasi di era transisi menuju demokrasi," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Charles Honoris, di Jakarta, 7 Maret 2019. 

    Menurut dia penerapan Pasal 28 UU ITE terhadap kasus Robertus Robet tidak tepat karena tidak ada unsur kesengajaan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Konteksnya mengingatkan agar masa kelam rezim militer Orde Baru tidak terulang kembali.
     
    Charles bilang penerapan UU ITE jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil. Ia meminta agar semua pihak bisa melihat kasus ini secara objektif dalam kerangka menjaga nilai-nilai demokrasi.
     
    "Jangan ada yang mengait-ngaitkan dengan politik praktis atau pilpres," ucap Charles.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id