Pidana Penghinaan Presiden Harus Dipagari Agar Tak Jadi Pasal Karet

    Anggi Tondi Martaon - 08 Juni 2021 12:33 WIB
    Pidana Penghinaan Presiden Harus Dipagari Agar Tak Jadi Pasal Karet
    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Pasal 218 ayat 1 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus diperjelas. Jangan sampai ketentuan pidana penghinaan presiden tersebut berubah menjadi pasal karet.

    "PPP mengkehendaki ada penjelasan pasal yang memagari," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada Medcom.id, Selasa, 8 Juni 2021.

     



    Penjelasan pasal tersebut, kata Arsul, harus dibuat. Sehingga, penegak hukum dapat membedakan antara kritik dengan penghinaan yang ditujukan ke pimpinan negara.

    Wakil Ketua MPR itu menyebut pasal penghinaan presiden memang masih menjadi perdebatan. Bahkan, ketentuan tersebut pernah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) pada KUHP yang saat ini berlaku.

    Komisi III dan pemerintah menyepakati memasukkan kembali pasal tersebut dalam revisi KUHP. Namun, kedua belah pihak kompak mengubah sifat delik dari umum menjadi aduan.

    "Sebagaimana pasal penghinaan terhadap orang biasa," kata dia.

    Arsul menyebut fraksi PPP di DPR mendukung usulan tersebut. Pengubahan sifat delik juga dinilai tak menabrak putusan MK.

    "Namun, PPP meminta agar pasal ini tetap tidak menjadi pasal karet meski delik aduan," ujar dia.

    Baca: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RKUHP Beda dengan Putusan MK

    Revisi KUHP ramai diperbincangkan. Sebab, ada beberapa ketentuan yang menarik perhatian masyarakat.

    Salah satunya, pasal penghinaan presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi, "setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

    Hukum pidana ditambah satu tahun jika penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal termaktub pada Pasal 219 KUHP veri revisi.

    Sedangkan sifat delik aduan termaktub pada pasal 220 ayat (1). Pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id