Tepis Hoaks, DPR Pastikan Dana Haji Aman

    Wandi Yusuf - 06 Juni 2021 23:01 WIB
    Tepis Hoaks, DPR Pastikan Dana Haji Aman
    Ilustrasi ibadah haji/AFP.



    Jakarta: Legislatif memastikan pengelolaan dana haji tak terganggu. Dana tersebut tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti yang dikabarkan di media sosial (medsos).

    "Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Minggu, 6 Juni 2021.

     



    Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengelolaan diawasi Komisi VIII DPR RI.

    "Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Ace.

    Baca: Pengumuman Pembatalan Haji Disebut Bentuk Ketegasan Pemerintah

    Dia mengatakan dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (Obligasi Syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN). Pengelolaan dengan mekanisme itu disebut Ace memberikan manfaat bagi kepentingan umat.

    "Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," katanya.

    Menurut Ace, dana haji ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. "Surat berharga ini, itu ada nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut," ungkapnya.

    Dia melanjutkan, karena uang haji itu ditempatkan dengan skema SBSN, maka bagi siapapun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya. Namun, lanjut dia, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

    "Yaitu ya rata-rata flat di angkat 7 persen, nah karena itu dana haji itu akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk diantaranya soal surat berharga syariah negara itu," kata Ace.

    Ace mengatakan jemaah haji mendapat manfaat dari skema tersebut. Dia mencontohkan biaya haji pada 2019 yang mencapai Rp70 juta, namun calon jemaah dikenakan biaya Rp35 juta.

    "Nah darimana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman," jelas Ace.

    Dia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut. 
     



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id