Dissenting Opinion Putusan DKPP: Arief Budiman Tak Selayaknya Dipecat

    Theofilus Ifan Sucipto - 13 Januari 2021 20:07 WIB
    <i>Dissenting Opinion</i> Putusan DKPP: Arief Budiman Tak Selayaknya Dipecat
    Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan
    Jakarta: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan dissenting opinion ihwal pemecatan Arief Budiman sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sanksi pemecatan dianggap berlebihan.

    “Saudara Arief Budiman tidak selayaknya untuk dijatuhi sanksi paling berat baik berupa pemberhentian tetap sebagai anggota atau dari jabatan ketua,” kata Pramono dalam suratnya kepada ketua dan anggota DKPP seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 13 Januari 2021.

    Pramono yang juga menjabat sebagai komisioner KPU menilai Arief tidak melakukan tindakan asusila atau tercela. Dia juga tidak menerima suap atau gratifikasi.

    Dia menyinggung salah satu hal yang menjerat Arief, yakni penandatanganan surat KPU Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020. Surat itu ialah pengantar atas petikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 untuk mengembalikan nama baik Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang sempat diberhentikan DKPP dengan tidak hormat.

    Baca: Dipecat DKPP, Ketua KPU Tegaskan Tak Lakukan Kejahatan Pemilu

    “Surat pengantar itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengaktifkan saudari Evi Novida Ginting,” ujar Pramono.

    Pramono mafhum Arief membubuhkan tanda tangan tersebut dalam kedudukannya sebagai ketua KPU. Namun, tanda tangan itu dibubuhkan lantaran posisi administratif Arief.

    “Jadi bukan dalam kedudukannya sebagai pribadi,” papar Pramono.

    Lagipula, kata Pramono, surat KPU Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 hasil tindak lanjut setelah berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Awalnya Evi disebut bisa langsung kembali bertugas tanpa menunggu surat presiden (surpres). Namun, KPU memohon pada Presiden Joko Widodo melalui Kemensetneg untuk mengeluarkan surpres.

    “Bukan hanya diperlukan untuk mengaktifkan kembali saudari Evi Novida Ginting, namun juga menjadi dasar pengembalian hak lain seperti keuangan," terang dia.
     



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id