Politisi Dinilai Perlu Meneladani Komitmen Kebangsaan Buya Syafii

    Cindy - 31 Mei 2020 04:05 WIB
    Politisi Dinilai Perlu Meneladani Komitmen Kebangsaan Buya Syafii
    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
    Jakarta: Para politisi dan masyarakat diminta meneladani komitmen kebangsaan Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dinilai mempunyai pemikiran yang sangat baik dan patut dicontoh.

    "Salah satu yang berkesan, Buya Syafii kaya metafora, perumpamaan sangat khas, sangat Minang. Pemikiran yang dia bangun, metafora yang terefleksi memperkaya hasanah pemikiran kita," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dalam diskusi virtual bertajuk '85 Tahun Milad Buya Syafii Maarif, Mencari Negarawan', Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2020.

    Titi menceritakan pertemuannya dengan Buya Syafii dalam sebuah acara. Saat itu, kata Titi, Buya Syafii menyatakan politik itu kumuh.  

    "Karena politik itu kumuh, kumuh, kumuh, maka politisi terutama anak muda harus mau terjun ke dalamnya dan politisi dalam partai politik, harus mau menelanjangi dirinya kalau kita ingin Indonesia maju," ujar Titi mengulangi pernyataan Buya Syafii kala itu.

    Menurut Titi, ada makna yang disisipkan Buya Syafii terkait demokratisasi partai politik saat ini. Sebagian produsen posisi penting di Indonesia diduduki politisi dari partai politik (parpol). Baik itu posisi di legislatif, eksekutif, maupun institusi lembaga negara independen.

    "Ada campur tangan parpol, mau Komnas HAM, KPU yang sifatnya independen, itu semua melalui keputusan representasi parpol di parlemen," ucap dia.

    Buya Syafii, kata dia, pernah menyampaikan para politisi harus belajar dari politik zaman kemerdekaan agar memahami karakterik intergritas, etika, dan profesionalitas politik. Titi pun menyimpulkan Indonesia punya masalah keteladanan terhadap politik masa lampau.

    Titi mengatakan sistem politik Indonesia tidak terkoneksi satu sama lain. Sistem kepartaian belum terhubung dengan sistem pemilu. Kemudian, sistem pemilu di Indonesia juga belum menopang sistem pemerintahan.

    "Demokratisasi partai, sistem, moral dan profesionalitas masih jadi pekerjaan rumah ke depan. Demokratisasi ini diharapkan muncul dalam parpol," kata Titi.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id