8 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Terbanyak Tak Akan Dikarantina

    Nur Azizah - 13 Juli 2020 14:26 WIB
    8 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Terbanyak Tak Akan Dikarantina
    Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Medcom.id/Theofilus Ifan
    Jakarta: Pemerintah tak akan menutup atau mengarantina delapan provinsi dengan kasus positif covid-19 terbanyak. Kedelapan provinsi tersebut, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.

    "Tidak akan ada penutupan. Dari awal tak ada penutupan, kita tak menganut program yang sifatnya karantina wilayah," tegas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.

    Doni menyampaikan pemerintah hanya menerapkan pembatasan kerumunan masyarakat. Pembatasan ini juga berlaku untuk kegiatan olahraga hingga rekreasi.

    "Itu yang mendapat perhatian dari Presiden (Joko Widodo), cegah jangan sampai ada kerumunan yang menimbulkan konsekuensi tertular, misal di ruang tertutup," ujar dia.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menyampaikan Presiden (Joko Widodo) selalu menekankan istilah gas dan rem dalam penanganan covid-19. Artinya, relaksasi harus direm bila kasus covid-19 meningkat.

    "Rem bukan berarti semua kegiatan harus ditutup total, tapi dibatasi kegiatannya, terutama untuk waktu kegiatan dan jumlah aktivitas manusia yang terlibat," ujar dia.

    Baca: Jokowi Instruksikan Pengawasan Pintu Masuk Indonesia Diperketat

    Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan pemeriksaan spesimen ditingkatkan di provinsi dengan kasus terbanyak. Pemeriksaan spesimen secara masif ini merespons atas meningkatnya jumlah kasus positif dalam sepekan terakhir. Peningkatan kasus tertinggi terjadi pada Kamis, 9 Juli 2020, yang mencapai 2.657 orang.

    "Menyikapi adanya kenaikan kasus positif, kasus baru yang bertambah. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tetap ada konsen untuk memasifkan 3T, testing, tracing, dan treatment," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Jokowi juga menginstruksikan penambahan alat uji polymerase chain reaction (PCR) di setiap provinsi. Dengan pemeriksaan yang masif, pemerintah dan petugas medis bisa memberikan treatment yang maksimal kepada masyarakat.

    "Jumlah PCR tes dengan menambah jumlah laboratorium yang ada di daerah. Plus mobile laboratorium PCR, yang kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu," jelas dia.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id