KPK Diminta Usut Legislator Mengemis CSR BUMN

    Kautsar Widya Prabowo - 03 Juli 2020 01:45 WIB
    KPK Diminta Usut Legislator Mengemis CSR BUMN
    Ilustrasi Gedung KPK. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami anggota DPR yang meminta dilibatkan dalam program corporate social responsibility (CSR) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik tersebut dinilai perlu mendapatkan tindakan tegas dari Lembaga Antirasuah.

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengaku tidak berharap lebih dengan kinerja KPK saat ini. Namun, sikap legislator itu perlu diselisik KPK untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran hukum.

    "Kalau mereka (pimpinan KPK) masih mendengar (kasus) ini mestinya KPK bisa bekerja," ujar Lucius dalam diskusi virtual, Kamis, 2 Juli 2020.

    Lucius memandang kejadian tersebut serupa dengan kasus rasuah yang dilakukan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Sutan terlibat dalam kasus korupsi SKK Migas pada 2015.

    "(Sutan) terlibat kasus permintaan jatah dari perusahaan pemerintah. Ini tidak berbeda jauh, isi permintaanya juga sama," tuturnya.

    Lucius menduga anggota DPR itu kelepasan berucap ingin terlibat dalam program CSR BUMN. Tidak sadar rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dan holding industri pertambangan BUMN, yaitu MIND ID digelar secara terbuka.

    "Sebenarnya mereka kecolongan itu. Tapi nafsunya bukan kecolongan, nafsu yang sudah mengurat akar nadi anggota DPR yang terungkap tanpa skenario," ujarnya.

    Baca: MKD Diminta Buru Legislator Minta CSR BUMN

    Ia menegaskan fenomena ini menujukkan praktik korupsi minta jatah masih membayang-bayangi wakil rakyat. KPK perlu menindaklanjuti secara serius.

    "Ini mendorong KPK (untuk) tidak tidur, ada banyak uang yang perlu diawasi. Kecuali kalau dia (KPK) dapat juga jatah," imbuhnya.

    RDP Komisi VII DPR dengan MIND ID sempat diwarnai ketegangan. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir mencecar Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak ihwal penerbitan obligasi untuk membayar utang yang diterbitkan dalam rangka membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin lalu membahas program CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang milik negara. Ia menyebut pembahasan CSR mestinya melibatkan anggota dewan.

    "Masa penyerahan CSR enggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," tutur Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2020.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id