comscore

Presiden: Produk UMKM Lokal Tak Wajib SNI untuk Masuk e-Katalog

Andhika Prasetyo - 24 Mei 2022 21:14 WIB
Presiden: Produk UMKM Lokal Tak Wajib SNI untuk Masuk e-Katalog
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tidak perlu mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke e-katalog dan menjadi suplai bagi keperluan daerah. Kebijakan ini guna memperbanyak UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah masing-masing.

"Produk-produk lokal mana bisa kalau semua diminta SNI. SNI ini sekarang tidak wajib. Dulu wajib memang, sekarang tidak wajib," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022.
Jokowi mengaku sudah menyampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar tak mempersulit UMKM masuk e-katalog. Harapannya, semakin banyak UMKM yang bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah masing-masing.

"Jangan ruwet-ruwet kayak dulu. Semua produk harus SNI, semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa?" ungkap dia.

Kepala Negara mengatakan produk-produk yang wajib SNI hanya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Seperti helm, kabel, dan barang-barang sejenisnya.

"Tapi kalau batu bata masa minta SNI. Kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Tidak mungkin. Logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI," jelas dia.

Melalui terobosan itu, Jokowi optimistis akan ada lebih banyak pelaku usaha yang bisa mengisi kebutuhan daerah untuk menjalankan program-program mereka. Jokowi mencontohkan, untuk program pemberantasan stunting, pemerintah daerah tidak perlu lagi mencari perusahaan di kota-kota besar untuk membeli biskuit, roti, telur, daging atau susu.

Pemda bisa mengambil persediaan dari pelaku usaha lokal yang jaraknya lebih dekat. Sehingga, anggaran pun akan bisa ditekan.

"Dengan cara itu pula UMKM kita akan bisa berputar. Kalau kapasitas tidak cukup, mereka pasti akan ekspansi. Kalau ekspansi artinya menambah tenaga kerja, membuka lapangan kerja. Jadi intinya ini akan berjalan selama ada permintaan dari pemda," jelas Jokowi.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id