Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Lebih Tepat Diatur UU

    Arga sumantri - 10 Desember 2019 15:53 WIB
    Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Lebih Tepat Diatur UU
    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
    Jakarta: Larangan mantan narapidana korupsi maju pilkada tak bisa diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Larangan dinilai lebih pas diatur dalam undang-undang. 

    "Saya termasuk yang berpandangan tidak bisa. Kalau kita secara politik, hukum, berpandangan seperti itu harus dalam undang-undang," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. 

    Arsul mengapresiasi keputusan KPU membatalkan PKPU larangan eks koruptor maju pilkada. Dia menyebut bila aturan dipaksakan masuk PKPU bakal menyalahi perundang-undangan. 

    "Bukan dari sisi materinya kita enggak setuju tapi dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan memang melarang meniadakan hak orang itu tidak bisa dengan peraturan di bawah undang-undang, harus dengan undang-undang," ucap Arsul.

    Arsul menuturkan diskursus pelarangan eks koruptor maju pilkada harus terbuka manakala hendak dimasukkan ke undang-undang. Apalagi, ada yang berpendapat mereka yang sudah menjalani hukuman berarti sudah menjalankan kewajiban dan harus dipulihkan hak politiknya. Perdebatan harus dilakukan terbuka dengan mendengar respons publik. 

    "Sehingga payung hukum kita termasuk juga yang terdapat dalam undang-undang harus juga melihat apa yang menjadi kemauan dari mayoritas masyarakat," tutur dia. 

    Komisi Pemilihan Umun (KPU) batal membuat aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut pilkada. Larangan cuma berlaku bagi mantan terpidana kasus narkoba dan kejahatan seksual anak.

    Hal itu termuat dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ditetapkan pada 2 Desember 2019.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id