Jalan Panjang Natuna untuk Jadi Provinsi

    Ilham Pratama Putra - 14 Januari 2020 13:09 WIB
    Jalan Panjang Natuna untuk Jadi Provinsi
    Kapal Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli di ZEE Indonesia, utara Pulau Natuna, Sabtu, 11 Januari 2020. Foto: Antara/M Risyal Hidayat
    Jakarta: Wacana pemekaran Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menjadi provinsi tidak akan mudah. Ada jalan panjang yang harus dilalui.

    Pakar hukum tata negara Juanda menjelaskan pemekaran dimulai dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menghadap ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan pemekaran kemudian dikaji secara komprehensif.

    "Selanjutnya bisa dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) akan membawa persoalan itu ke Presiden (Joko Widodo). Terus Presiden dengan kementerian yang terkait," kata Juanda kepada Medcom.id, Selasa14 Januari 2020.

    Menurut dia, pembahasan juga harus sampai ke DPR. Pemerintah harus meyakinkan wakil rakyat bila ada argumen khusus di balik usulan pemekaran wilayah ini.

    "(Misal) demi keamanan negara di perbatasan. Untuk itu perlu dibentuk sebuah provinsi," jelas guru besar Universitas Bengkulu itu.

    Narasi keamanan dinilai bisa menjadi alasan kuat untuk pemekaran. Pasalnya, isu ini penting terutama di wilayah Natuna Utara yang kini panas setelah zona ekonomi eksklusif (ZEE) disambangi kapal nelayan Tiongkok.

    "Artinya sangat bisa berpengaruh sekali. Kalau Natuna menjadi provinsi, di situ bisa jadi ada pangdam (panglima komando daerah militer) tersendiri, ada danrem (komandan resor militer) tersendiri, ada kodim (komando distrik militer) tersendiri," ucap dia.

    Selain aspek keamanan dan administrasi, wacana pemekaran Natuna tak bisa melewatkan aspek politik dan lainnya. Masalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

    Dalam UU tersebut, ada sembilan ketentuan umum. Tatanan perangkat daerah serta penataannya pun harus diperhitungkan.

    "Bagaimana kesiapan pelayanan publiknya, kebutuhannya apa saja. Misalnya ada kedinasan tertentu seperti dinas kesehatan, dinas pariwisata. Dalam sebuah provinsi harus jelas, minimal itu empat kabupaten kalau dia mau jadi provinsi. Jangan tidak terpenuhi persyaratannya," ungkap Juanda.

    Kebijakan penangguhan atau moratorium juga harus dicabut pemerintah pusat. Saat ini, Indonesia menetapkan untuk penghentian pemekaran daerah.

    "Kan hampir empat tahun ini tidak ada pemekaran," lanjut dia.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan pemekaran Kabupaten Natuna tak bisa sembarangan. Untuk menjadi provinsi, kajian mendalam soal Natuna harus dijalankan.

    "Harus ada kajian objektif. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Segala tahapan ada dalam undang-undang tersebut," kata Bahtiar.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id