Parpol Koalisi Nonparlemen Siap Mengisi Kabinet

    Fachri Audhia Hafiez - 22 Agustus 2019 11:58 WIB
    Parpol Koalisi Nonparlemen Siap Mengisi Kabinet
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni. (Foto: MI/Susanto)
    Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia siap jika diminta Presiden terpilih Joko Widodo mengisi kabinet. Kendati tak memperoleh kursi di parlemen, PKP Indonesia dan PSI menjamin punya kader mumpuni untuk menduduki kursi menteri.

    "Kalau pada saatnya memang Pak Jokowi menginginkan itu tinggal cari saja teman-teman yang ada. Saya enggak akan sebut nama, tapi silakan saja. (Figur) hukum ada, perguruan ada, ahli agama juga ada," Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Terkait isu partai pendukung Jokowi nonparlemen akan mengisi kursi wakil menteri, Toni mengaku belum mendengar hal tersebut. Namun ia memastikan akan menyiapkan nama-nama calon pengisi kabinet jika diperlukan.

    "Secara langsung ketua umum PSI maupun saya belum pernah dapat informasi itu. Terutama dari Pak Jokowi sendiri," kata dia.

    Baca juga: Jokowi Diminta Selektif Tunjuk Menteri Muda

    Senada, Sekjen PKP Indonesia Verry Surya Hendrawan pun mengaku belum mendengar hal tersebut. Ia bahkan enggan bicara banyak terkait posisi menteri lantaran itu merupakan ranah masing-masing ketua umum partai koalisi.

    "Para sekjen sepakat itu ranah ketua umum. Jadi memang sudah ada pertemuan-pertemuan baik direncanakan maupun tidak. Antar-para ketum maupun antara ketum dengan presiden terpilih secara langsung," ujar Verry.

    Informasi yang dihimpun Medcom.id, saat ini ada tiga orang yang menjabat sebagai wakil menteri di jajaran kabinet kerja Presiden Jokowi. Ketiganya yakni, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

    Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, wakil menteri yang ada saat ini dibentuk lantaran melihat kebutuhan di masing-masing kementerian. Hal itu tidak sekadar 'bagi-bagi' portofolio.

    "Bagi PDIP kami tegaskan, wakil-wakil menteri yang dibentuk dengan melihat agenda strategis dan melihat tantangan yang dihadapi kementerian itu. Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," ucap Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id