4 Parpol Janji Tak Mencalonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

    Juven Martua Sitompul - 12 Desember 2019 07:18 WIB
    4 Parpol Janji Tak Mencalonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020
    Sejumlah petinggi partai politik dari Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan PKB melakukan konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. FOto Juven Martua Sitompul/Medcom.id
    Jakarta: Empat partai politik (parpol) berkomitmen tak akan mencalonkan eks koruptor menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Parpol tersebut yakni PKS, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB.

    Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, menyatakan PKS tak akan memberi ruang  kepada calon kepala daerah yang pernah terlilit kasus korupsi.

    Hal senada disampaikan Wakil Bendahara Umum PDIP, Rudianto Tjen. PDIP konsisten tidak akan mencalonkan mantan koruptor untuk menjabat di legislatif maupun eksekutif.

    “Tegas itu. Saya pikir kita sudah lakukan seleksi dan akan kita umumkan semuanya,” kata Rudianto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

    Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW terkait pencalonan mantan terpidana dalam pilkada. MK memutuskan melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pilkada selama lima tahun.

    Sekjen Golkar, Lodewijk Paulus, menyambut baik keputusan MK. Apalagi, dia mengeklaim Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto memiliki gerakan Golkar bersih.

    “Kami menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih,” kata Lodewijk.

    Sekjen PKB Hasanuddin Wahid juga mengeklaim tidak ada mantan terpidana korupsi yang diajukan partainya pada Pileg 2019. Kebijakan ini akan dilanjutkan pada Pilkada 2020.

    “Cek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yang mencalonkan eks koruptor? Dan sekali lagi di situ tidak ada PKB. Kalau di pileg saja tidak ada apalagi di pilkada,” tegas Hasanuddin.




    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id