Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Keamanan Laut

    Nur Azizah - 07 Januari 2020 17:23 WIB
    Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Keamanan Laut
    Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: MI/Angga
    Jakarta: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyarankan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal keamanan laut. Sebab, pemerintah membutuhkan waktu lama bila mengandalkan omnibus law.

    "Kalau omnibus law itu kan masih ada proses yang harus dilakukan. Harus melalui DPR dan sebagainya, kalau Perppu kan langsung besok bisa diterbitkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.

    Syarief menyebut masalah keamanan laut sangat mendesak dan kritis. Menurut dia, alasan itu sudah cukup untuk menerbitkan Perppu.

    Dia juga meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) diperkuat. Lembaga itu diminta menggunakan perlengkapan perang bila diperlukan.

    "Tugas Bakamla juga bisa diperkuat dengan Perppu kalau memang perlu. Bakamla dapat mempergunakan armada perang negara dan perlengkapan lainnya apabila kondisinya memungkinkan untuk melakukan itu," pungkas dia.

    Isu omnibus law keamanan laut muncul setelah kasus kapal ikan Tiongkok masuk ke perairan Natuna. Indonesia langsung memberikan nota protes diplomatik kepada pemerintah Tiongkok atas insiden tersebut. 

    Nota protes atas pelanggaran ZEE Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan mencuri ikan di perairan Indonesia itu.

    Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok buat menyampaikan protes keras. Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang, berdalih negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

    Mereka menilai Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau nine dash line ialah wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.

    Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE tersebut.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id