comscore

DPR Beri Sinyal Setujui Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun

Antara - 14 Mei 2022 20:31 WIB
DPR Beri Sinyal Setujui Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: DPR memberi sinyal menyetujui anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp76 triliun. Sinyal itu diungkapkan mengacu hasil rapat konsinyering antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), dan penyelenggara pemilu.

"Dari Rp86 triliun (turun) jadi Rp76 triliun itu berarti sudah ada sikap dan langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum (yang memperhatikan) masukan dan saran kami,” kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dikutip dari Antara, Sabtu, 14 Mei 2022.
Ia menyampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melakukan sejumlah penghematan sehingga anggaran yang diusulkan tidak sebesar usulan awal yaitu Rp86 triliun. Penghematan itu di antaranya terkait mengubah pagu anggaran untuk honor panitia ad hoc pemilu.

"Di situ (usulan rancangan anggaran awal) 70 persen dana hanya untuk biaya honor, sekarang sudah dikurangi," kata Guspardi.

Penghematan lainnya juga dapat dilakukan jika KPU dapat melakukan pendekatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta fasilitas pinjaman gudang. Kemudian, ia menyampaikan anggaran untuk rapat juga bisa ditekan.

"Intinya bagaimana pertemuan-pertemuan itu tidak harus ke Jakarta (untuk peserta dari luar ibu kota) karena kalau mengundang ke Jakarta ada biaya pesawat, hotel, uang saku untuk orang yang diundang. Hikmah pandemi ini kita mengenal yang namanya Zoom (pertemuan virtual)," ujar dia.

Baca: Partai Politik Peserta Pemilu Harus Kantongi Legalitas

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rifqi Karsayuda menyampaikan para peserta rapat konsinyering telah memiliki pemahaman yang sama mengenai anggaran Pemilu 2024. Anggaran akan dialokasikan mulai APBN Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024.

"Soal anggaran Pemilu 2024 yang insyaallah bisa disetujui sebesar Rp76 triliun," kata Rifqi di Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2022.

Namun, hasil pembahasan dalam konsinyering bukan merupakan kesepakatan atau keputusan resmi. Hasil pertemuan itu merupakan bentuk kesepahaman antarlembaga mengenai sejumlah isu yang kerap menuai perdebatan, di antaranya mengenai anggaran, penyelesaian sengketa, masa kampanye, dan pengadaan logistik pemilu.

Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu akan kembali membahas isu-isu tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR. Ia menekankan konsinyering sengaja digelar demi mengatasi kebuntuan yang dialami oleh para pihak saat membahas berbagai masalah pemilu pada forum-forum rapat yang formal.

"Kata kuncinya konsinyering adalah bagian dari agenda untuk menyamakan persepsi, dan konsinyering bukan agenda resmi yang keputusannya jadi keputusan resmi. Keputusan resmi (ada di) RDP," kata Rifqi.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id