Subsidi Kelas III BPJS Kesehatan Dinilai Tak Tepat

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Mei 2020 06:25 WIB
    Subsidi Kelas III BPJS Kesehatan Dinilai Tak Tepat
    Ilustrasi BPJS Kesehatan. Antara/Galih Pradipta
    Jakarta: Langkah pemerintah untuk menyubsidi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan peserta (BP) kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp3,1 triliun dinilai tak tepat. Pasalnya ada banyak orang kaya yang sebelumnya menjadi peserta kelas II atau I.

    "Tidak pas formula beri subsidi kelas III," kata Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, dalam diskusi virtual Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Masih Pandemi Iuran BPJS Kok Naik Lagi', Minggu, 17 Mei 2020.

    Timboel menjelaskan berdasarkan data 29 Februari 2020 atau sebelum pandemi virus korona (covid-19) terdapat 30 juta peserta BPJS Kesehatan. Sebanyak 4,1 juta peserta di kelompok kelas I, 5,4 juta peserta di kelas II, dan 21 juta peserta kelas III.

    Kelas III telah diisi dengan 1,2 juta peserta yang turun kelas. Masyarakat berbondong-bondong beralih ke kelas III akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

    Timboel mengatakan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah menegaskan penerima subsidi ialah masyarakat miskin. "Ini kan ada orang kaya nih, ini berarti negara menyubsidi orang kaya tidak tepat," kata dia.

    Baca: Pemerintah Tambah Subsidi BPJS Kesehatan Rp3,1 Triliun Tahun Ini

    Menurut dia, Kementerian Sosial (Kemensos) harus menyaring masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI). Pasalnya meski iuran kelas III sudah ditekan Rp25.500, nyatanya masih banyak yang tak membayar iuran.

    "Kelompok 21 juta ini ada orang miskin yang memang karena dampak covid-19 dia memang tidak mampu lagi. Walaupun saya katakan hanya bayar Rp25.500 per orang. Kemudian yang dianggarkan untuk menyubsidi Rp16.500 ini jangan dipakai untuk orang kaya," ujar Timboel.

    Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan diatur per kelas dan tenggat waktu kenaikan. Untuk kelas I sebesar Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III Rp42 ribu yang berlaku mulai 1 Juli 2020.

    Sedangkan PBPU atau peserta mandiri dan peserta bukan pekerja kelas III akan tetap membayar Rp25.500 selama tahun ini. Sisanya selisih iuran Rp16.500 akan dibayarkan pemerintah. Kenaikan pada kelas III diberlakukan pada 2021.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id