Pemerintah Dinilai Gegabah Wacanakan Relaksasi PSBB

    Kautsar Widya Prabowo - 20 Mei 2020 08:52 WIB
    Pemerintah Dinilai Gegabah Wacanakan Relaksasi PSBB
    Ilustrasi PSBB. Medcom.id
    Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah terlalu gegabah mewacanakan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu diyakini memperburuk keadaan di tengah penyebaran virus korona (covid-19) yang masih melonjak.  

    "Kurva (penyebaran) belum menujukkan tanda-tanda akan turun. Kok tiba-tiba direlaksasi dengan berbagai cara,  ini konyol," tegas Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada Medcom.id, Rabu, 20 Mei 2020.

    Tulus menyebut kebijakan PSBB tidak berdampak besar dalam penanganan pandemi covid-19. Beberapa laporan menyebut masih banyak masyarakat tak menaati peraturan PSBB di Kabupaten Bekasi dan Jakarta.

    "Artinya sebagai instrumen pengendalian covid-19, PSBB lemah," tutur dia.

    Ia khawatir relaksasi PSBB membawa penyebaran covid-19 gelombang kedua. Ini berkaca pada relaksasi penutupan wilayah atau lockdown di Jepang justru berujung melonjaknya penyebaran virus korona.

    (Baca: WHO Sarankan Indonesia Tak Relaksasi PSBB)

    "Di Sapporo, Jepang, sudah menerapkan lockdown, yang positif nol, karena dilonggarkan ada serangan kedua. Kita belum turun mau direlaksasi, enggak masuk akal," kata dia.

    YLKI meminta pemerintah mematangkan rencana relaksasi PSBB. Khususnya, memperbolehkan usia di bawah 45 tahun kembali bekerja.

    "Apa pemerintah tidak mikir kalau usia di bawah 45 kerja, nanti dirumah, ada orang tua yang rentan? Kita minta diperhitungkan kembali," kata dia.

    Pemerintah berencana melonggarkan aturan PSBB. Rencana masih dikaji.

    "Tadi difokuskan upaya kita untuk mengurangi PSBB dalam rangka meningkatkan atau memulihkan produktivitas," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2020.

    Muhadjir menyebut pemerintah tak mau sembarangan mengambil keputusan yang dapat berimplikasi pada pengendalian covid-19. Pemerintah akan melibatkan banyak pihak mengkaji pelonggaran PSBB.

    "Presiden (Joko Widodo) telah menetapkan perlunya ada kajian yang cermat dan terukur dan melibatkan banyak pihak untuk mempersiapkan tahapan-tahapannya," ujar dia.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id