Kritik Terhadap RUU Pemasyarakatan Dianggap Tidak Tepat

    Anggi Tondi Martaon - 19 Mei 2020 05:04 WIB
    Kritik Terhadap RUU Pemasyarakatan Dianggap Tidak Tepat
    Ilustrasi petugas Lapas. Ant/Syaiful Arif
    Jakarta: Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu merespons kritik terhadap pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kritik tersebut dianggap salah alamat.

    Menurut Masinton, persyaratan khusus bagi narapidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 43 ayat A dan B pada PP Nomor 99 Tahun 2012 bukan ruang lingkup RUU Pemasyarakatan. Ketentuan PP tersebut merupakan ranah hakim pada proses ajudikasi di pengadilan.

    "RUU Pemasyarakatan tidak mengatur tentang putusan hukuman seseorang, karena itu adalah ranah hakim di pengadilan dalam proses ajudikasi," kata Masinton kepada Medcom.id, Senin, 18 Mei 2020.

    Politikus PDIP itu menjelaskan lembaga pemasyarakatan (LP) merupakan institusi yang melaksanakan hukum pidana di Indonesia. Pelaksanaan sesuai dengan putusan hakim pasca ajudikasi.

    "Institusi Pemasyarakatan yang salah satu fungsinya sebagai pelaksana pidana dalam Integrated Criminal Justice System," ungkap dia.

    Sementara itu, RUU Pemasyarakatan tidak masuk dalam ranah peradilan. Aturan yang tengah digodoh Komisi III itu fokus kepada perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan.

    Perluasan tidak hanya meningkatkan kualitas, tapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Termasuk bebas bersyarat.

    Bentuk hak bersyarat yang diatur dalam RUU Pemasyarakatan yakni remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas.

    "Pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas," terang dia.

    Baca: RUU Pemasyarakatan Wajib Mengakomodasi PP 99 Tahun 2012

    Dia menegaskan hak tersebut tetap dimiliki narapidana sepanjang belum dicabut oleh putusan pengadilan, baik itu remisi atau pembebasan bersyarat. Narapidana tetap boleh mengajukan hak pemotongan masa tahanan.

    "Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham seperti yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penerapan Pembebasan Bersyarat," ujar dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id