Kementerian LHK Dorong Penataan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Desa

    Fachri Audhia Hafiez - 28 Februari 2021 16:18 WIB
    Kementerian LHK Dorong Penataan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Desa
    Menteri LHK Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi perhutanan sosial di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu, 27 Februari 2021. Dokumentasi: Kementerian LHK



    Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong penataan area perhutanan sosial. Fungsi program ini untuk menyasar pembangunan yang semakin mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan.

    "Paling penting dari program ini yaitu masyarakat mendapatkan status legal dalam mengusahakan lahan di dalam kawasan hutan dan tentu saja dengan aturan dan prinsip-prinsip kelestarian alam," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 Februari 2021.






    Menurut Siti, perhutanan sosial di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi lokasi pilot project model pengembangan wilayah terpadu dengan basis hutan sosial tersebut. Konsep ini melibatkan seluruh pemerintah daerah dengan Kementerian LHK sebagai leading sektor.

    Siti menuturkan, lima sub program yang dikembangkan pada areal pengembangan perhutanan sosial seluas 4.189 hektare tersebut. Pertama, program Agrosilvopastura berupa integrasi agroforestry dan ternak.

    Kedua, program agro industri berupa mengembangkan industri lokal yang meliputi kopi, susu sapi, kripik pisang, dan kripik talas. Ketiga, program ekowisata dalam satu sistem wisata yang mencakup wisata lokal seperti lokal Siti Sundari, Ranu Pani, Agrosari, dan Glagaharum.

    Keempat, program pemulihan ekosistem kawasan danau Ranu Pani berbasis agrikultur. Kelima, pemberian akses hutan sosial, redistribusi lahan, dan penataan pemukiman di kawasan hutan.

    Area perhutanan sosial seluas 940 hektare di Desa Burno dikelola lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Wono Lestari. Pengelolaan dilakukan usai mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial pada 2017.

    "Rencananya akan diperluas menjadi 4.189 Hektare meliputi lima desa di dua kecamatan," ujar Siti.

    Siti mengungkapkan perhutanan sosial bisa produktif jika status lahannya legal. Kemudian, dibekali kemampuan manajemen yang baik dalam pengolahan sumber daya alam.

    Selanjutnya, perlu bantuan berupa akses permodalan maupun pendampingan yang difasilitasi dari pemerintah. Siti memberikan bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional (Bang Pesona) dan alat ekonomi produktif bagi masyarakat yang telah berhasil mengelola akses perhutanan sosial.

    "Mari bekerja keras dalam hutan sosial ini yang telah kita padukan antara hutan dan ternak, industri hasil hutan sosial, ekowisata dan tata pemukiman. Itu semua akan dapat membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi domestik. Saat yang tepat untuk membangun Desa Pusat Pertumbuhan," tutur Siti.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id