DKPP Ogah Bahas Pemecatan Ketua KPU dengan DPR

    Fachri Audhia Hafiez - 19 Januari 2021 16:03 WIB
    DKPP Ogah Bahas Pemecatan Ketua KPU dengan DPR
    Ilustrasi DKPP. Lampost
    Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad enggan membicarakan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam rapat Komisi II DPR. Kode etik DKPP melarang membahas hasil sidang.

    "Saya mohon maaf ada kode etik kami di peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik DKPP, untuk tidak mengomentari, tidak membahas lagi putusan yang sudah ditetapkan dan dibacakan kepada publik," kata Muhammad dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II yang disiarkan virtual, Selasa, 19 Januari 2021.

    Dia mempersilakan publik menilai putusan itu. DKPP juga mempersilakan pihak-pihak yang dirugikan menempuh jalur hukum yang tersedia.

    Namun, Muhammad bakal menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II seputar putusan yang dianggap kontroversial itu. Pertanyaan bakal dijawab secara tertulis.

    "Kami akan melanggar sedikit 'kode etik' kami karena yang bertanya adalah rakyat melalui lisan yang terhormat bapak-bapak di Komisi II. Tapi maafkan, kami akan jawab secara tertulis," ujar dia.

    (Baca: Dilengserkan, Arief Budiman Tetap Berstatus Anggota KPU)

    Muhammad juga meminta semua pihak membaca seluruh putusan terhadap Arief Budiman secara komprehensif, termasuk pertimbangan putusan. Dia memastikan persidangan dilakukan terbuka sebagai wujud transparansi.

    "Semoga itu membantu bagi kita memahami kenapa DKPP harus mengambil keputusan itu," ucap dia.

    DKPP memberhentikan Arief Budiman sebagai ketua KPU karena dinilai terbukti melanggar kode etik. Keputusan tersebut disampaikan dalam sidang etik putusan perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

    Arief dilaporkan oleh seseorang bernama Jupri terkait dugaan pelanggaran etik saat mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Evi sempat diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020.

    Pemohon juga mempermasalahkan keputusan Arief menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Surat tersebut meminta Evi kembali aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

    Arief Budiman telah menyampaikan keterangan ihwal kehadirannya mendampingi Evi mendaftarkan gugatan pemecatan ke PTUN atas inisiatif sendiri. Dia tak pergi sebagai ketua KPU.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id