Pengawalan RUU PKS Jangan Meredup

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Desember 2020 18:13 WIB
    Pengawalan RUU PKS Jangan Meredup
    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Istimewa
    Jakarta: Perlu konsistensi dalam mengawal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hingga disahkan. RUU yang bakal melindungi dan memberi kepastian terhadap korban kekerasan seksual itu tak boleh kembali terlempar dari program legislasi prioritas DPR.

    "Bagaimana langkah-langkah yang lebih sistematis ke depan. Tentu kita tidak ingin RUU PKS ini terlempar lagi dan harus berjuang lagi," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam Seminar Fraksi Partai NasDem MPR bertajuk 'Kewajiban Konstitusional Negara dalam Upaya Menghapus Kekerasan Perempuan', Kamis, 3 Desember 2020.

    Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie ini, penghapusan kekerasan seksual menjadi masalah yang mendesak. Tidak hanya bicara masalah kekerasan yang dihadapi perempuan, tetapi keseriusan negara menyelesaikan masalah yang merugikan korban.

    "Karena perempuan adalah tiang dari negara. Pemahaman inilah yang bisa kita terus-menerus gaungkan," ujar Rerie.

    Baca: DPR Didesak Prioritaskan RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

    Politikus Partai NasDem ini juga mengajak narasi lengkap tentang RUU PKS dibangun. Sehingga, tidak terjadi kesalahpahaman terkait beleid yang tengah diperjuangkan NasDem tersebut.

    "Mungkin kita memerlukan bantuan bantuan dari para tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk lebih membunyikan dan memberikan yang lebih tepat tentang RUU PKS ini," ujar Rerie.

    Gerakan-gerakan dari masyarakat sipil juga diharapkan mendorong RUU PKS ini semakin cepat disahkan. Sekaligus menjadi tekanan bagi pemangku kepentingan bahwa RUU itu sangat mendesak.

    "Gerakan-gerakan yang dapat memengaruhi dan memberikan pressure kepada para pengambil keputusan," ucap Rerie.

    Sebelumnya, RUU PKS sempat terlempar dari Prolegnas Prioritas 2020. Pembahasan beleid perlindungan dan pemenuhan hak korban seksual itu jalan di tempat saat dibahas di Komisi VIII DPR.

    Fraksi NasDem getol memasukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021 agar aturan kembali dibahas. NasDem mengusulkan pembahasan dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id