GBHN Berpotensi Sandera Presiden

    Arif Hulwan - 23 Agustus 2016 08:05 WIB
    GBHN Berpotensi Sandera Presiden
    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Foto: MTVN/M Rodhi Aulia
    medcom.id, Jakarta: Rencana menghidupkan kembali haluan negara yang disertai pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sanksi politik akan melemahkan sistem presidensial.  Kepentingan politik dinilai kental dalam usulan tersebut.

    Sebagai jalan tengah, garis besar haluan negara (GBHN) masuk melalui amendemen konstitusi UUD 1945, tanpa menyebutkan MPR.

    Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menjelaskan penyusunan GBHN oleh MPR memberi konsekuensi kepada pemerintah untuk bertanggung jawab kepada MPR.

    Hal itu, menurut Khairul, terkonfirmasi lewat hadirnya sanksi politik kepada presiden dari hasil kajian Badan Pengkajian MPR. Peluang hidupnya kembali konsep lembaga tertinggi negara pun muncul.

    "Ini akan memperlemah sistem presidensial karena seperti itu cirinya sistem parlementer. Ini kontraproduktif, demokrasi menjadi mundur," cetus Khairul saat dihubungi, Senin 22 Agustus 2016.

    Laporan Badan Pengkajian MPR yang terdiri atas 45 anggota dari 10 fraksi di DPR dan kelompok DPD mengungkapkan adanya sejumlah alternatif mekanisme sanksi kepada presiden jika dianggap tidak menaati haluan negara yang sudah ditetapkan.

    Pertama, sidang MPR yang digelar atas usul DPR dapat meminta pertanggungjawaban kepada presiden. Alasannya, haluan negara ialah produk hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR.

    Kedua, sanksi sosial dan politik. Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya akan kehilangan legitimasi jika melanggar GBHN. Presiden dianggap tidak layak untuk dipilih kembali. Diharapkan, mekanisme itu membentuk budaya malu.

    Ketiga, MPR dapat meminta DPR untuk menolak RAPBN yang diajukan presiden. Presiden dapat dipaksa membuat RAPBN yang sesuai dengan GBHN. Itu terkait dengan hak budget parlemen.

    Dalam kaitan itu, Khairul yang juga peneliti pada Pusat Studi Konstitusi menilai rencana mengidupkan GBHN lewat tangan MPR sarat dengan kepentingan. Akan tetapi, Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono menepis tudingan itu.

    Menurut Bambang, GBHN yang akan dibuat MPR hanya berisi pokok-pokok yang kecenderungannya akan ditetapkan dengan Tap MPR. Penjabarannya, misalnya, lewat UU RPJMN oleh presiden.

    "Justru ini komplementer," dalihnya.

    Di tempat yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku bahwa laporan Badan Pengkajian MPR itu baru diserahkan kepada tiap fraksi dan kelompok DPD untuk dibahas lebih lanjut di kalangan internal.

    Rapat gabungan akan dilanjutkan kembali untuk membahas penelaahan internal itu pada 20 September 2016.

    Zulkifli juga mengklaim bahwa semua pihak di MPR sudah sepakat adanya haluan negara, berdasarkan rapat gabungan pada 24 Februari. Namun, dia belum bisa memastikan bentuk keputusan hukum haluan negara dan pihak yang menyusunnya.

    "Lha kalau bikin UU aja lama, apalagi (amendemen) UUD. Masih panjang ini perjalanannya. Nanti pada akhirnya kan keputusan politik," ujar Zulkifli.

    Anggota Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring mengakui belum ada kesepakatan resmi dari tiap partai dalam hal GBHN itu. Tifatul mengaku akan membahas lebih dahulu hal itu dengan melibatkan pakar. Namun, secara pribadi ia sepakat mengenai adanya pemandu jangka panjang bagi pemerintah.



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id