Pemerintah Mengusulkan 15 RUU Prioritas

    Nur Azizah - 04 Desember 2019 21:02 WIB
    Pemerintah Mengusulkan 15 RUU Prioritas
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Nur Azizah/Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah mengusulkan 15 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024. Salah satunya RUU onimbus law.

    "Itu ada dua, RUU cipta lapangan kerja digabung pemberdayaan UMKM. Kemudian onimbus law bidang perpajakan," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.

    Jumlah RUU yang diajukan lebih sedikit ketimbang periode sebelumnya. Tujuannya, RUU yang diusulkan bisa disahkan.  "Kami mengajukan 15 prioritas, 83 masuk long list 2020-2024," ujarnya.

    15 RUU usulan pemerintah, yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja yang diajukan Kementerian Koordinator Perekonomian dengan status super prioritas; RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) yang  diajukan Kementerian Keuangan; RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diajukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lanjutan dari periode sebelumnya atau carry over.

    RUU tentang Pemasyarakatan yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM dengan status carry over; RUU tentang Bea Materai diajukan Kementerian Keuangan, berstatus carry over; RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diajukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, status permohonan Surpres; RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan Kementerian Hukum dan HAM, status permohonan Surpres.

    Kemudian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diajukan Kementerian Pertahanan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diajukan Kementerian Hukum dan HAM, status sudah disampaikan ke DPR, RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal diajukan Kementerian Hukum dan HAM, status permohonan Surpres (Komisi XI).

    RUU tentang Ibu Kota Negara diajukan Kementerian PPN/Bappenas, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diajukan Kementerian Keuangan, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diajukan Kementerian Hukum dan HAM, RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diajukan Kementerian Dalam Negeri, dan RUU Perkoperasian diajukan Kementerian dan UMKM.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id