Legislator Nilai Ketentuan Pesangon Baru Masih Layak

    Anggi Tondi Martaon - 24 Februari 2021 17:03 WIB
    Legislator Nilai Ketentuan Pesangon Baru Masih Layak
    Ilustrasi pemberian pesangon. Medcom.id/M Rizal



    Jakarta: Ketentuan baru hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih wajar. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

    Aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) itu menyatakan nilai maksimal pesangon yaitu sembilan bulan gaji. Hak tersebut diberikan bagi karyawan yang mengabdi selama delapan tahun lebih.






    "Terkait jumlah maksimal pesangon yang diberikan kepada pegawai yang sudah mengabdi puluhan tahun, saya kira itu masih cukup layak," kata anggota Komisi IX DPR Nurhadi kepada Medcom.id, Rabu, 24 Februari 2021.

    Politikus Partai NasDem itu mengakui jumlah yang diterima oleh pekerja yang di-PHK berkurang. Namun, setidaknya ketentuan ini mendorong masyarakat lebih mandiri dan produktif.

    "Juga mendorong masyarakat agar tidak hanya berorientasi sebagai pekerja tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja," ungkap dia.

    Baca: Jokowi Keluarkan Aturan Besaran Pesangon untuk Pekerja

    Selain itu, dia menyambut baik kehadiran PP Nomor 35 Tahun 2021. Implementasi UU Ciptaker bisa dijalankan secara penuh.

    "UU Ciptaker sudah bisa diterapkan dengan dengan kaki penuh, tidak separoh kaki lagi," ujar dia.

    Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 pasal 40, terdapat beberapa hak pekerja yang mengalami PHK. Yakni, pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pekerja.

    Ketentuan pesangon PP 35 Tahun 2021, yaitu:
    1. Masa kerja di atas 2 tahun mendapat tiga bulan upah
    2. Masa kerja di atas 3 tahun mendapat empat bulan upah
    3. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapat lima bulan upah
    4. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat enam bulan upah
    5. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat tujuh bulan upah
    6. Masa kerja di atas 8 tahun mendapat sembilan bulan upah.

    Sedangkan ketentuan penghargaan masa kerja, yaitu:
    1. Masa kerja di atas 9 tahun tetapi kurang dari 12 tahun mendapat empat bulan upah
    2. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat lima bulan upah
    3. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapat enam bulan upah
    4. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapat tujuh bulan upah
    5. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapat delapan bulan upah
    6. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah.

    PP tersebut juga mengatur ketentuan hak pekerja yang harus dibayarkan perusahaan, yaitu:
    1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
    2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja
    3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
    kerja.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id