Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

    Theofilus Ifan Sucipto - 09 April 2021 18:08 WIB
    Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI
    Presiden Joko Widodo. Youtube Sekretariat Presiden.



    Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas diisi pejabat lintas sektor.

    Pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.






    “Pembentukan satgas bertujuan melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara efektif dan efisien,” dikutip dari salinan Keppres yang diterima Medcom.id, Jumat, 9 April 2021.

    Satgas bertanggung jawab kepada Presiden. Tim terdiri atas dua komponen utama, yakni pengarah dan pelaksana.

    Tim pengarah diisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga masuk sebagai tim pengarah.

    (Baca: Kronologi Penghentian Kasus SKL BLBI)

    Sementara itu, tim pelaksana terdiri atas Ketua Satgas yakni Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu. Wakil Ketua Satgas akan dijabat oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

    Anggota Satgas, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Deputi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu.

    Berikutnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Badan Intelijen Negara (BIN). Terakhir, Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    “Satgas bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2023,” tulis salinan Keppres tersebut.

    Keppres ditetapkan di Jakarta pada Selasa, 6 April 2021. Beleid itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id