Sekjen DPR: Draf Fisik RUU Tak Wajib Saat Paripurna

    Anggi Tondi Martaon - 08 Oktober 2020 13:51 WIB
    Sekjen DPR: Draf Fisik RUU Tak Wajib Saat Paripurna
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Draf fisik Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak wajib ada saat pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna. Sekretariat Jenderal DPR tidak perlu membagikan draf menjelang paripurna karena sudah disepakati pada tingkat I dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

    "Jadi, di paripurna kita tidak akan lagi membagikan kertas (draf) untuk pembahasan satu RUU lagi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Gedung Sekretariat Jenderal DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Dia menyebut paripurna sebatas penegasan pengesahan suatu RUU. Sehingga, tidak diperlukan lagi draf fisik untuk mengkaji substansi RUU.

    "Di paripurna itu lazimnya berdasarkan tatib (tata tertib) itu hanya setuju dan tidak setuju," ungkap dia.

    Baca: Istana Persilakan Rakyat Gugat UU Cipta Kerja

    Menurut Indra, kajian substansi dilakukan pada pembahasan tingkat I. Hal tersebut dilakukan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan seluruh fraksi, pemerintah, dan stakeholder terkait.

    "Jadi itu sudah dibahas di situ (pembahasan tingkat I), dilakukan dalam uji publik dengan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat yang relevan dengan isu tersebut," sebut dia.

    Setelah semuanya dibahas, seluruh fraksi melalui AKD dan pemerintah mengambil keputusan. Selanjutnya, pimpinan DPR, fraksi, dan AKD menggelar musyawarah melalui Bamus DPR. Selain menyusun agenda rapat paripurna, kegiatan tersebut juga merangkum pandangan atau catatan fraksi terkait rencana pengesahan RUU.

    "Di sini (bamus) ada sembilan fraksi, tentu argumentasi (catatan) itu akan dirangkum sejauh mana," kata dia.

    Setelah disepakati dalam bamus, RUU tersebut akan disampaikan di paripurna. Kemudian, pimpinan DPR meminta pandangan seluruh fraksi apakah menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi UU.

    "Paripurna itu bukan untuk membahas substansi lagi. Tapi sudah mengambil keputusan untuk setuju atau tidak setuju," ujar dia.

    Sejumlah pihak mengkritik pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU. Salah satu kritik yang disampaikan yakni tidak adanya draf fisik yang dibagikan oleh Sekretariat Jenderal DPR sebelum menjelang ketuk palu. Kritik paling keras datang dari Fraksi Demokrat.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id