comscore

Presidensi G20 Sangat Penting Bagi Indonesia untuk Jadi Negara Maju

Achmad Zulfikar Fazli - 27 Mei 2022 18:49 WIB
Presidensi G20 Sangat Penting Bagi Indonesia untuk Jadi Negara Maju
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Widodo Muktiyo. Dok. Istimewa
Semarang: Penyelenggaraan Presidensi G20 dinilai sangat penting. Ini merupakan momen strategis untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju.

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Widodo Muktiyo, mengatakan Indonesia bisa menjadi contoh negara lain dalam membentuk interaksi antara pemerintah dan stakeholder terkait. Widodo mengakui fungsi Kominfo sebagai government public relation belum optimal. Sehingga dibutuhkan kanal lain untuk memublikasikan hasil kerja pemerintah.
Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) juga akan turut dilibatkan. ASN yang aktif di media sosial dan memiliki jumlah followers yang besar akan diberi wewenang khusus untuk menyebar informasi terkait program pemerintah kepada khalayak.

“Presidensi G20, sangat strategis bagi Indonesia untuk bisa mencapai negara besar, negara maju. Sesuai target kita tahun 2045 Indonesia bisa menjadi empat negara besar di dunia yang maju, secara ekonomi maupun secara sosial,” ujar Widodo, Semarang, Jumat, 27 Mei 2022.

Dia menjelaskan bagaimana membangun komunikasi publik yang dipercaya oleh masyarakat umum dalam menyangkut kebijakan. Kemudian, bagaimana program pemerintah bisa didukung masyarakat yang selanjutnya ada partisipasi dari masyarakat umum.

Menurut dia, dalam hal ini, humas memiliki peran yang sangat penting membentuk strategi komunikasi yang baik untuk menyukseskan semua kegiatan pemerintahan.

“Oleh karena itu, mulai dari strategi dan seterusnya, sampai kita membangun sebuah narasi, kontra narasi, sinergi, dan lainnya adalah hal yang sangat dasar dilakukan oleh seorang humas. Maka, mari kita menjalankan peran kita secara aktif dan proaktif, untuk memberikan sharing yang positif,” ujar dia.

Widodo mengatakan pranata humas harus aktif menggunakan media sosial sebagai jembatan antara pemerintah dan pihak lain. Setiap individu pranata humas di kementerian lembaga juga harus memiliki tiga media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter dengan minimal 1.000 followers agar dapat mengimbangi perkembangan dunia digital yang serba cepat.

“Komunikasi publik yang baik dan menciptakan opini publik yang positif, serta diharapkan juga dapat mengedukasi masyarakat untuk jauh lebih bijak dalam mengonsumsi informasi publik khususnya terkait isu-isu pemerintah yang disajikan oleh media,” ujar Widodo.

Baca: Menteri PUPR Dorong Peningkatan Infrastruktur untuk KTT G20

Sementara itu, Dosen FISIPOL UGM Nyarwi Ahmad menjelaskan soal media publik dalam tataran pemerintah. Menurut dia, apresiasi terhadap upaya pemerintah yang sedang mempersiapkan G20 masih kurang.

Hal ini, kata dia, akibat masyarakat terbiasa dengan isu domestik dibanding isu-isu internasional, seperti Presidensi G20. Di Indonesia, kata Nyarwi, isu internasional masih minim menjadi perbincangan.

“Kita itu di Indonesia (masyarakat) 90 persen pembahasannya masih domestik politik. Sedangkan G20 adalah internasional politik di mata banyak orang. Makanya, publik itu kadang kala banyak kurang mengapresiasi dan memahani pentingnya Indonesia dalam G20 ini,” ujar dia.

Menurut dia, peran media penting untuk pelan-pelan menggeser topik pembicaraan di masyarakat ke arah isu politik internasional.

Kaprodi S2 Ilmu Komunikasi UNS Andre N Rahmanto menjelaskan bagaimana komunikasi publik lewat media publik dalam menyiarkan program-program yang sedang dikampanyekan lembaga pemerintah dapat sampai ke telinga masyarakat luas. Misalkan persoalan G20, tujuan apa yang ingin diharapkan oleh komunikasi publik ini, apakah publik paham apa itu G20, dan apakah publik setuju dan mendukung pelaksanaan G20 ini.

"Sehingga nanti parameter dari output (komunikasi publik) ini jadi jelas. Kalau ini tidak jelas, ya kita sulit untuk mengukur kesuksesan itu, kita sulit mengklaim bahwa komunikasi pemerintah itu sudah baik,” jelas dia.

Andre menegaskan pemerintahan secara politik boleh berganti, namun komunikasi publik pemerintah harus dibangun menjadi sebuah sistem yang sudah berjalan dengan baik.

“Nanti, meskipun pemerintahan berganti, kalau sistem komunikasi publiknya bagus, nanti tinggal melanjutkan saja. Ibaratnya sudah ada platformnya. Kalau nanti sudah bagus, nanti tinggal dilanjutkan dan nanti semakin hari, semakin di perbaiki dan tinggal menyesuaikan sesuai kondisi yang ada kelak,” ujar dia.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id