comscore

Penyebaran Covid-19 Relatif Terkendali, Kinerja Legislasi DPR Harus Digenjot

Yogi Bayu Aji - 09 Januari 2022 15:31 WIB
Penyebaran Covid-19 Relatif Terkendali, Kinerja Legislasi DPR Harus Digenjot
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Medcom
Jakarta: Relatif terkendalinya covid-19 di awal 2022 disebut harus menjadi pendorong kinerja legislasi DPR. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dianggap harus dituntaskan menjadi undang-undang sesuai dengan perencanaan.

"Sangat diharapkan tahun ini kinerja legislasi DPR RI mampu meningkat secara signifikan setelah covid-19 relatif terkendali," kata Wakil Ketua MPR Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Januari 2022. 
Catatan DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislatif menyebutkan pada 2015, hanya tiga RUU yang disahkan menjadi UU, 10 RUU pada 2016, enam RUU pada 2017, lima RUU pada 2018, 14 RUU pada 2019, dan tiga RUU pada 2020.  Pada 2021, DPR hanya mengesahkan 8 dari 33 RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Rerie, sapaan karib Lestari, berharap RUU yang sudah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya segera dituntaskan untuk menjadi undang-undang. Deretan RUU yang sudah disepakati masuk prolegnas juga harus konsisten menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Menurut dia, masuknya RUU ke dalam prolegnas harus didasarkan pada tujuan bernegara. Secara filosofis, hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca: Ketua Panja Yakin Tak Ada Pasal Krusial Menghambat Pengesahan RUU TPKS

Namun, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu melihat masih banyaknya RUU yang memiliki relasi kuat dengan upaya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak segera ditetapkan sebagai UU. Hal ini di antaranya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Dengan alasan persoalan teknis harmonisasi, RUU ini malah terabaikan.

Rerie berharap di masa sidang 2022 ini, para legislator mampu merencanakan aturan dengan baik. Dengan begitu, proses legislasi di DPR mampu menjawab setiap kebutuhan masyarakat lewat hadirnya undang-undang yang melindungi hak-hak setiap warga negaranya. 

Kepekaan membaca dinamika yang terjadi di masyarakat, kata Rerie, amat penting dimiliki oleh para wakil rakyat. Hal ini agar apa yang dihasilkan DPR berdampak positif untuk masyarakat luas.

Selain itu, Rerie mengajak, para wakil rakyat selalu mengedepankan kepentingan bangsa dalam setiap melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, persoalan yang dihadapi bangsa bisa segera diatasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id