comscore

Seruan Mogok Kerja Nasional Diyakini Tak Digubris Para Buruh

Whisnu Mardiansyah - 18 Juni 2022 20:30 WIB
Seruan Mogok Kerja Nasional Diyakini Tak Digubris Para Buruh
Massa dari Partai Buruh memadati area depan Gedung DPR/MPR RI. Foto: dok. MI
Jakarta: Seruan mogok nasional yang dilontarkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang Ketua Umu Partai Buruh dinilai hanya gertakan belaka. Seruan ini diyakini tak sepenuhnya akan diikuti oleh para buruh.

"Kemarin pimpinan organisasi buruh dan Partai Buruh menjawab tantangan saya untuk realisasikan mogok nasional. Tapi lagi-lagi seperti biasa, hanya omong besar, karena tidak berani menyebutkan tanggal mogok kerja nasional, malah sibuk menuding bahwa ucapan saya tidak akan didengar oleh buruh," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi di Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022.
Teddy yakin seruan itu tidak akan digubris oleh buruh. Terlebih di tengah kondisi pemulihan ekonomi, mogok nasional dikhawatirkan akan membuat para investor memindahkan pabriknya dari Indonesia dan tentu akan merugikan buruh itu sendiri.

"Kalau mogok kerja nasional jutaan buruh tidak terjadi, artinya buruh mendengarkan ucapan saya dibandingkan ucapan organisasi buruh dan Partai Buruh," tegas Teddy.

Baca: May Day Fiesta, Partai Buruh Serukan 18 Tuntutan

Teddy menambahkan seruan mogok nasional hanya akan menjerumuskan para buruh. Perusahaan jadi punya alasan memberhentikan mereka karena mogok kerja.

"Saya ingin menyelamatkan buruh dan keluarga buruh, bukan mempolitisasi buruh seperti mereka, yang bisa merugikan buruh dan keluarga buruh," ujarnya.

Sebelumnya, KSPSI dan Partai Buruh menolak pengesahan  Revisi UU PPP yang telah disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DPR, Jakarta. Seluruh anggota parlemen setuju dengan pengesahan tersebut.
 
Revisi UU PPP merupakan inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Karena, metode omnibus law dalam pembuatan UU Cipta Kerja tak diatur di sistem pembuatan perundang-undangan.
 
MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena metode pembuatannya tak sesuai dengan UU PPP. Namun, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku hingga 2023, batas akhir DPR untuk melakukan revisi.

(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id