Jokowi Tagih Laporan Realokasi APBD

    Nur Azizah - 06 April 2020 10:44 WIB
    Jokowi Tagih Laporan Realokasi APBD
    Presiden Joko Widodo. ANT/Hafidz Mubarak A
    Jakarta: Presiden Jokowi Widodo menagih laporan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Realokasi anggaran untuk menangani dampak covid-19 (korona).

    "Saya minta diupdate berapa persen kabupetan, provinsi, dan kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan re-focussing APBD. Karena ini penting sekali," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 6 April 2020.

    Jokowi tak mau provinsi, kabupaten, dan kota lambat merespons. Ia ingin program jaring pengaman sosial segera dijalankan agar masyarakat segera bisa merasakan manfaatnya.

    "Jangan sampai ini kita juga terlambat," tegas dia.

    Kepala Negara menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Re-focussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Inpres memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan covid-19 sesuai protokol.

    Inpres juga meminta kementerian/lembaga/kepala daerah untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan covid-19 sesuai Undang-undang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.

    (Baca: Pemerintah Realokasi Rp27 Triliun untuk Penanganan Korona)

    Kemudian, mengadakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu, melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan covid-19 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

    Khusus kepada menteri keuangan, Presiden Jokowi memerintahkan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Sementara menteri dalam negeri diperintahkan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan covid-19, kepada gubernur/bupati/wali kota.

    Selanjutnya, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) diperintahkan mempercepat penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk penanganan covid-19. Kemudian, menteri kesehatan diperintahkan mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran untuk penanganan covid-19.

    Sementara, kepala BPKP diperintahkan melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan untuk penanganan covid-19, serta kepala LKPP untuk mendampingi pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id